Page 30 - Buku 9

sisi lain pemberian dana bergilir kepada orang miskin selalu
rentan macet. Para elite lokal umumnya mengklaim sangat
paham perilaku orang per orang di desa sehingga tidak be-
rani mengambil risiko kemacetan atau kegagalan dengan
memberikan dana SPP kepada kaum miskin, dan karena itu
dana bergulir lebih banyak diberikan kepada kaum perem-
puan yang sudah mempunyai usaha agar proses pengem-
balian dana kredit menjadi lancar dan dana bergulir lebih
cepat dan membesar. Dana UPK dengan cepat menjadi be-
sar di setiap kecamatan, kabupaten dan bahkan secara nasi-
onal karena ditempuh dengan cara membatasi akses kaum
perempuan miskin.
Argumen itu juga paralel dengan studi SMERU (2010)
tentang dampak PNPM Mandiri Perdesaan di Sumatera
Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara. Secara umum,
studi ini menemukan bahwa PNPM-Perdesaan sudah di-
jalankan dengan baik. Untuk program open menu, hampir
semua desa memanfaatkannya untuk pembangunan infras-
truktur. Namun, hanya sebagian kecil program SPP-PNPM
betul-betul bisa dimanfaatkan oleh warga miskin. Terkait
kemiskinan, terjadi penurunan kemiskinan dengan tingkat
yang bervariasi di hampir semua wilayah penelitian. Han-
ya saja, untuk isu partisipasi, transparansi, dan akuntabil-
itas, ada perbedaan besar antara apa yang terjadi di dalam
program dan di luar program. Partisipasi, transparansi, dan
akuntabilitas berjalan dengan sangat baik dalam pelaksa-
naan PNPM-Perdesaan. Namun, di luar PNPM, yaitu dalam
pemerintahan desa atau dalam pelaksanaan program selain
PNPM-Perdesaan, partisipasi, transparansi, dan akuntabili-

IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 29