Page 35 - Buku 9
P. 35
mun pada tahun 2007 saya belum memunculkan asas lain
yang menggantikan desentralisasi.
Ibnu Tricahyo, Sadu Wasistiono, Yando Zakaria, Robert
Lawang maupun AMAN menegaskan konsep pengakuan
yang sudah tertuang dalam konstitusi untuk menggantikan
desentralisasi, sebagai asas yang tepat untuk meletakkan ke-
satuan masyarakat hukum adat atau desa atau yang disebut
dengan nama lain. Yando Zakaria dan AMAN secara tegas
mengemukakan konsep rekognisi, meskupun AMAN emoh
pada desa, sementara Yando menerima desa, atau yang dise-
but nama lain, sebagai bentuk kesatuan masyarakat hukum
adat. Empat orang dan satu institusi itu memang tidak ter-
libat langsung dan intensif dalam penyusunan RUU Desa,
tetapi kami bisa menangkap gagasan mereka melalui berb-
agai diskusi, dan kemudian kolega saya, AA GN Ari Dwi-
payana yang mengambil rekognisi (pengakuan dan peng-
hormatan) ke dalam naskah akademik RUU Desa, 2007.
Sedangkan saya sendiri memasukkan konsep subsidiaritas
sebagai asas baru yang melengkapi asas rekognisi.
Meskipun rekognisi sudah dituangkan dalam naskah ak-
ademik sebagai asas untuk menempatkan kedudukan desa
yang berbeda dengan kedudukan daerah, namun asas itu
belum dipahami dan dielaborasi dengan baik oleh kalan-
gan pemerintah pada naskah RUU Desa yang muncul pada
bulan September 2007. Bahkan asas rekognisi yang men-
gacu pada Pasal 18 B ayat 2 itu belum tampak jelas pada
naskah RUU Desa yang disodorkan oleh pemerintah kepada
DPR pada awal 2012. Pemerintah lebih cocok menggunakan
34 REGULASI BARU,DESA BARU
