Page 52 - Buku 9
P. 52
berbentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari pemer-
intah daerah dan DPRD. Dengan demikian pemerintah
daerah merupakan subyek hukum yang merepresentasikan
daerah, dan kepala daerah (bupati/walikota) merupakan
personifikasi pemerintah daerah. Sedangkan desa ”kesatu-
an masyarakat hukum” desa adalah organisasi kekuasaan
atau organisasi pemerintahan, yang secara jelas mempunyai
batas-batas wilayah serta mempunyai kewenangan untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepent-
ingan masyarakat setempat. Karena definisi ini, desa bukan-
lah kelompok atau organisasi komunitas lokal (local com-
munity) semata, atau desa bukanlah masyarakat. Namun
posisi sebagai organisasi pemerintahan yang melekat pada
desa berbeda dengan posisi pemerintahan desa terendah
di bawah camat sebagaimana dikonstruksi oleh UU No.
5/1979. Pemerintahan desa juga berbeda dengan pemer-
intahan daerah, dimana pemerintahan daerah tidak men-
gandung unsur masyarakat, melainkan perangkat birokrasi.
Membangun Desa, Desa Membangun
Kita bisa berangkat dari konsep kunci pembangunan un-
tuk memahami frasa “membangun desa” dan “desa memba-
ngun” meskipun keduanya tidak dikenal dalam wacana dan
teori pembangunan. Dari konsep kunci pembangunan dapat
kita turunkan lagi menjadi pembangunan perdesaan (rural
development) dan pembangunan desa (village develop-
ment). Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal
dalam literatur ilmu sosial dan pembangunan. Pembangu-
IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 51
