Page 25 - Buku Ajar Perpajakan ( PPh Pasal 21 )_Neat

BAB
8 Pengurangan Penghasilan Bruto

PENGERTIAN PENGHASILAN BRUTO

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dijelaskan mengenai

penghasilan bruto yaitu seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik
yang diterima dalam negeri maupun luar negeri, yang belum dipotong pajak penghasilan.

JENIS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

Berdasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan bruto dapat

dikurangi dengan beberapa pengurangan tertentu. Pengurangan tersebut antara lain biaya
jabatan, biaya pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Untuk penjelasan lebih

lanjutnya adalah sebagai berikut:

• Biaya Jabatan
Biaya jabatan adalah pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki

penghasilan dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Biaya jabatan yang dapat dikurangkan

adalah 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal sebesar Rp 6.000.000,- per tahun.
Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan.

• Biaya Pensiun

Biaya pensiun adalah pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki
penghasilan dari pekerjaan atau jabatan tertentu dan mempunyai iuran pensiun. Biaya

pensiun yang dapat dikurangkan adalah 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp2.400.000
setahun atau Rp200.000 sebulan.

• Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP adalah pengurangan penghasilan bruto yang diberikan kepada Wajib Pajak yang
memiliki status tertentu. PTKP yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan status dan

21