Page 29 - Buku Ajar Perpajakan ( PPh Pasal 21 )_Neat

DJP akan menyimpulkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada pihak

yang terkait, apakah ada pelanggaran atau tidak.
f. Tindak Lanjut

Jika ditemukan pelanggaran, DJP akan memberikan sanksi dan tindakan yang harus diambil
oleh pihak yang terkait, seperti membayar denda atau melakukan perbaikan pada dokumen

yang tidak sesuai.
g. Banding atau Gugatan

Pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan dan sanksi yang diberikan dapat

mengajukan banding ke Kantor Pelayanan Pajak atau mengajukan gugatan ke Pengadilan
Pajak.

h. Pembayaran Denda dan Perbaikan
Jika terdapat sanksi berupa denda atau perbaikan dokumen, pihak yang terkait harus segera

melaksanakan pembayaran atau perbaikan tersebut dalam jangka waktu yang telah
ditentukan oleh DJP.

i. Monitoring dan Evaluasi

Setelah pelaksanaan sanksi, DJP akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk
memastikan bahwa pihak yang terkait telah mematuhi sanksi dan melakukan perbaikan

sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Dalam melakukan pemeriksaan, DJP akan selalu berpegang pada prinsip transparansi dan
objektivitas. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak-pihak yang terkait untuk

mempersiapkan dokumen dan menjawab pertanyaan dengan jujur dan transparan.
Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghasilan yang dikenai pajak

adalah penghasilan dari bentuk apapun termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh
dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 dapat berupa

ketidakpatuhan dalam pemberian, pemotongan, dan penyetoran pajak penghasilan Pasal 21 oleh

pihak yang ditunjuk sebagai pemotong pajak.

SANKSI ATAS PELANGGARAN PPh PASAL 21

Sanksi pelanggaran PPh Pasal 21 dapat dikenakan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berikut adalah

sanksi yang dapat dikenakan:

25