Page 28 - Buku Ajar Perpajakan ( PPh Pasal 21 )_Neat

BAB Pemeriksaan Dan Sanksi Pelanggaran
10 PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong secara langsung oleh pihak pengusaha

atau pemberi kerja dari penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pegawai. Jika terdapat
pelanggaran PPh Pasal 21, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, yaitu

Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Pemeriksaan dan sanksi atas pelanggaran PPh Pasal 21 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) sebagai lembaga yang berwenang mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika

terdapat pelanggaran, maka DJP akan melakukan pemeriksaan dan menetapkan sanksi
administratif berupa denda atau kenaikan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha atau

pemberi kerja yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut bertujuan untuk mendorong
pengusaha atau pemberi kerja agar mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan

meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

PROSEDUR PEMERIKSAAN ATAS PELANGGARAN PPh PASAL 21

Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam pemeriksaan atas pelanggaran

PPh Pasal 21:
a. Pemeriksaan Awal

DJP akan melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan pajak yang telah disampaikan oleh
pihak-pihak yang terkait, termasuk laporan PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi

kerja.

b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, DJP akan mengirimkan Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan kepada pihak yang terkait, surat ini berisi jadwal dan tujuan pemeriksaan
beserta dokumen-dokumen yang harus disiapkan.

c. Pelaksanaan Pemeriksaan
Pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. DJP akan

memeriksa dokumen-dokumen yang telah disiapkan, serta melakukan wawancara dengan

pihak-pihak yang terkait.
d. Kesimpulan Pemeriksaan

e. Setelah melakukan pemeriksaan

24