Page 15 - Indeks Beranotasi Karya Ki Hadjar Dewantara (2017)

INDEKS BERANOTASI KARYA KI HADJAR DEWANTARA

Taman Siswa di Yogyakarta, yang mengkombinasikan pendidikan
modern gaya Eropa dengan seni tradisional Jawa. Sejak itu, nama
Soewardi Soeryaningrat berganti menjadi Ki Hajar Dewantara. Pada
tahun 1924, sekolah ini menerima murid-murid pada tingkat setara
MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) dan sekolah guru, tetapi
tidak pernah mengadopsi kurikulum yang diatur pemerintah kolonial,
juga tidak merasa perlu untuk menerima bantuan subsidi dari
pemerintah. Sikap ini yang kemudian membawa Taman Siswa kepada
kelompok yang oleh pemerintah kolonial digolongkan sebagai
‘sekolah liar’, menurut undang-undang yang disebut ‘wilde scholen
ordonantie’ yang dikeluarkan pada September 1932. Undang-undang
tersebut mewajibkan pembukaan sekolah-sekolah swasta/privat yang
tidak mendapat subsidi harus memperoleh ijin dari pemerintah
kolonial. Reaksi keras bermunculan, terutama dari kaum pergerakan.
Ki Hajar Dewantara memimpin kampanye nasional melawan
kebijakan tersebut, bekerja sama dengan kelompok Islam. Hampir
semua barisan kaum pergerakan bergabung dengan kampanye ini,
bahkan Budi Utomo ikut menentang kebijakan tersebut. Lembaga
parlemen bentukan pemerintah kolonial, Volksraad,juga menyatakan
tidak setuju dan pada tahun 1932 menolak anggaran pendidikan yang
diajukan pemerintah Hindia-Belanda.Maka pada Februari 1933
Gubernur-Jenderal B.C. de Jonge mencabut keputusan tentang
sekolah liar itu.
Pada masa pendudukan Jepang di Jawa, Ki Hajar Dewantara
dijadikan tokoh andalan dalam gerakan Poetera (Poesat Tenaga
Ra’jat) yang dibentuk pada awal Maret 1943. Pada Desember 1944 Ki
Hajar Dewantara juga dijadikan penasehat pada Biro Pendidikan,
tetapi sesudah Djawa Hokokaai terbentuk, Ki Hajar kembali ke
Yogyakarta untuk mengawal Taman Siswa melewati masa-masa sulit
periode itu.
Pada Maret 1945 bersama sejumlah tokoh, selain Sukarno
dan Hatta, KH Agus Salim, Muh. Yamin, Abikoesno Tjokrosoejoso dan
lainnya, Ki Hajar Dewantara ditunjuk menjadi anggota Badan
Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan dan juga Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 18 Agustus 1945.

4