Page 5 - BUKU Neraca Bahan Makanan Tahun 2024
P. 5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemantapan pembangunan ketahanan pangan perlu terus diupayakan,
antara lain melalui penyediaan pangan setiap saat agar jumlah, mutu dan zat
gizi yang mencukupi bagi setiap rumah tangga. Penggunaan pangan pada saat
ini cenderung tidak hanya digunakan untuk konsumsi manusia, namun juga
bersaing dengan penggunaan pangan untuk industri non pangan, sehingga
perlu didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat dalam hal
penyediaan (supply), penggunaan (utilization) dan ketersediaan (availability).
Undang-undang nomor 18 tahun 2012 menyatakan bahwa Ketahanan Pangan
adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan
perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah
maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya untuk dapat sehat, aktif,
produktif secara berkelanjutan.
Arah pembangunan ketahanan pangan adalah untuk mewujudkan
kedaulatan pangan yang mampu menjamin ketersediaan pangan di tingkat
nasional, daerah hingga rumah tangga, serta menjamin kondisi pangan yang
cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang di tingkat rumah tangga
sepanjang waktu, melalui pemanfaatan sumberdaya dan budidaya lokal,
teknologi inovatif dan peluang pasar, peningkatan ekonomi kerakyatan dan
pengentasan kemiskinan. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa
orientasi pembangunan ketahanan pangan adalah pemenuhan kebutuhan
pangan dan gizi penduduk, baik dari sisi ketersediaan maupun konsumsi
pangan berdasarkan sumberdaya lokal dan sosial ekonomi budaya masyarakat.
Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan yang
secara herarkhis mencakup rumahtangga, regional dan nasional. Berbagai level
ketersediaan pangan tersebut merupakan prasyarat terwujudnya konsumsi
pangan yang cukup dan berkualitas. Namun demikian penyediaan pangan yang
sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya,
1
