Page 1465 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

2021, No. 1012 -26-

partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan

peraturanperundang-undangan.

Pasal 23

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22meliputi:
a. SKP;dan

b. Perilakukerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

(1) Analis Pengembangan Kompetensi wajib menyusunSKP

setiapawal tahun.
(2) SKP merupakan target kinerja Analis Pengembangan

Kompetensi berdasarkan penetapan target kinerja unit
kerja yangbersangkutan.

(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari

uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari
penetapan kinerja unitkerja.

Pasal 25
(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka
Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas

tambahan.

(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diuraikan dalam bentuk kegiatan, sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.