Page 26 - Laporan SFO Triwulan I 2024 Kanwil DJPb Provinsi Riau blm ds

Perencanaan Kinerja TW I 2024

1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran
Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai
katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai Pasal 248 PMK 62/2023 tentang Perencanaan
Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, evaluasi atas kinerja

pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran
(IKPA). Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satker diukur paling sedikit atas 3 (tiga) aspek, yaitu:
a. kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran;
b. kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan
c. kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Rincian variabel/indikator, tata cara dan bobot perhitungan untuk setiap aspek diatur dalam
ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian.

2. Indeks Efektivitas Kebijakan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dan krusial dalam
menggerakkan perekonomian Indonesia. Pemerintah melalui berbagai Kementerian/Lembaga telah
menjalankan sejumlah program dukungan kepada sektor UMKM. Sebagai Unit Eselon I pada lingkup
Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan beserta seluruh jajaran baik di Kantor
Pusat maupun di Daerah juga mengambil peran dalam pemberdayaan UMKM yang berfokus pada

pengembangan usaha melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Indikator
keberhasilan pelaksanaan tugas ini diukur dengan tiga aspek yaitu: Kuantitas Mitra, Kenaikan
Kapasitas Usaha, dan Kualitas Bisnis.
3. Indeks Kualitas LK Kuasa BUN Tingkat Kanwil DJPb

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan
Kementerian Negara / Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN).
Berdasarkan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku UAKKABUN-Kanwil menyusun Laporan
Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dan informasi
Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah di wilayah kerjanya. Laporan Keuangan tingkat
UAKKBUN-Kanwil terdiri atas Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan CaLK.

UAKKBUN-Kanwil melakukan analisis atau telaah Laporan Keuangan dan disampaikan kepada
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebagai bagian dari LKBUN. Kualitas LK BUN tingkat Kanwil
Ditjen Perbendaharaan.

PASTI BISA
Prima, Antusias, Tanpa Biaya, Inovatif, Bijak, Santun 15