Page 27 - Laporan SFO Triwulan I 2024 Kanwil DJPb Provinsi Riau blm ds

LAPORAN LLPKPK Berbasis SFO Bab II

4. Tingkat Kualitas Implementasi Kemenkeu Kewilayahan

Regional Chief Economist (RCE) merupakan tindak lanjut arahan Menteri Keuangan dan Wakil
Menteri Keuangan agar Kantor Vertikal Kemenkeu dapat berperan sebagai intellectual fiscal leader
di daerah. Hal ini dicerminkan melalui kemampuan dalam membaca, menganalisis, dan menelusuri
output dan outcome dari APBN, serta melakukan regional economic surveillance, untuk mengetahui
dampak APBN terhadap perekonomian. Program RCE melibatkan seluruh Kantor Vertikal
Kemenkeu, dengan asistensi dan arahan dari para Unit Eselon I Kemenkeu.

Melalui program RCE ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan harus mampu menjelaskan fungsi dan
kebijakan fiskal, melihat bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah, juga memiliki
sensitivitas serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus mampu menghasilkan manfaat
maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan dan kesempatan
kerja. Kanwil DJPb diharapkan memiliki kerangka berpikir sebagai policy maker yang mewakili
Kementerian Keuangan di daerah, dengan cara menjalin kerja sama dengan para stakeholders,
memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah/ Lembaga di daerah, serta menangkap
feedback dan aspirasi dari masyarakat di daerah sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan
kebijakan di masa mendatang.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2023
Tentang Program Penguatan Regional Chief Economist, pelaksanaan RCE dilakukan melalui tiga pilar
utama kegiatan yaitu KFR, ALCo Regional dan FKPKN dan selanjutnya dilengkapi dengan Strategic
Briefsheet sebagai media penyampaian laporan strategis ke pimpinan.

a. KFR merupakan hasil kajian komprehensif atas kondisi perekonomian di wilayah yang disusun
dengan menggunakan metode analisis dan didukung dengan basis data yang andal.
b. ALCo Regional, bertujuan untuk mendukung ALCo Pusat dalam analisis makro-fiskal tingkat
regional dan didesain dengan tata kelola yang terintegrasi dengan cross functions
Kementerian Keuangan, dengan output Press Conference Regional “APBN Kita”.
c. FKPKN merupakan suatu forum/wadah koordinasi sinergi dan kolaborasi antara Kementerian
Keuangan dan key stakeholders dalam bentuk pelaksanaan berbagai kegiatan strategis yang
melibatkan stakeholders strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
negara dan memajukan perekonomian daerah.

d. Strategic Briefsheet merupakan laporan strategis yang berisikan summary atas keseluruhan
pilar RCE, melalui strategic briefsheet ini disampaikan keseluruhan kegiatan RCE dengan isu
strategis terkini secara lengkap, padat dan komprehensif yang dapat menjadi bahan masukan
strategic briefsheet Nusantara yang akan menjadi laporan ke Menteri Keuangan
Sinergi antar unit Kemenkeu di wilayah juga diperlukan dalam rangka memperkuat peran
Kemenkeu dalam menghadapi berbagai isu di level regional dan nasional. Untuk mendukung sinergi

di wilayah, telah ditetapkan 3 Paket Kebijakan terkait Kemenkeu Kewilayahan yang mendukung
implementasi RCE, yaitu:

a. Perwakilan Kementerian Keuangan (KMK 394/2022)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
16 Provinsi Riau