Page 30 - Laporan SFO Triwulan I 2024 Kanwil DJPb Provinsi Riau blm ds

Perencanaan Kinerja TW I 2024

adalah deviasi unit tagihan dan deviasi nilai tagihan yang masing-masing mempunyai bobot yang
ditentukan. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam
formulasi akurasi RPD Harian dengan menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD
Harian pada suatu periode. Persentase RPD Harian dengan Scheduled Payment Date yang akurat
adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata-rata tingkat deviasi seluruh tagihan pada
periode tertentu dengan memperhitungkan tingkat dispensasi sebagai faktor pengurang.

Akurasi Perencanaan Kas Kanwil DJPb merupakan rata-rata akurasi perencanaan kas KPPN di

wilayah kerjanya. Perencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker
serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui
aplikasi SAKTI menggunakan fitur Scheduled Payment Date.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada
dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU. Deviasi yang diperhitungkan
adalah deviasi unit tagihan dan deviasi nilai tagihan yang masing-masing mempunyai bobot yang
ditentukan. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam
formulasi akurasi RPD Harian dengan menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD
Harian pada suatu periode.

Persentase RPD Harian dengan Scheduled Payment Date yang akurat adalah selisih antara
akurasi maksimal (100%) dengan rata-rata tingkat deviasi seluruh tagihan pada periode tertentu
dengan memperhitungkan tingkat dispensasi sebagai faktor pengurang.

9. Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) Tingkat Wilayah
Government Finance Statistic (GFS) telah menjadi salah satu milestones dalam reformasi

manajemen keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU
Nomor 1 tahun 2004 mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan
statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat
memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan
antar negara.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41/PB/2013, Kanwil DJPb
mengkonsolidasikan seluruh data LKPD dalam wilayah kerjanya untuk selanjutnya dikonsolidasikan
dengan data LKPP tingkat wilayah. Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah selanjutnya diproses untuk menghasilkan Laporan Statistik
Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (GFS Tingkat Wilayah).

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah ini selanjutnya secara periodik
(triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) untuk dilakukan
penilaian dengan rentang nilai 0-100. Nilai yang diperoleh kemudian dilakukan indeksasi.

PASTI BISA
Prima, Antusias, Tanpa Biaya, Inovatif, Bijak, Santun 19