Page 29 - Laporan SFO Triwulan I 2024 Kanwil DJPb Provinsi Riau blm ds

LAPORAN LLPKPK Berbasis SFO Bab II

a. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda dhi. syarat penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa. (SYARAT)
b. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN.
(PROYEKSI)
c. Ketepatan dan keakuratan penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana Transfer ke Daerah
hingga menjadi SP2D oleh KPPN. (AKURASI)
d. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana
Desa. (MONEV)
e. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN TKD. (LK-UAKPA)
f. Nilai Penyaluran dana transfer ke daerah dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian
output Transfer Ke Daerah yang telah memperhitungkan nilai output. (REAL)

7. Indeks Kualitas Operasional Treasury

Sesuai dengan Kepdirjen Nomor 2/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization pada
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, salah satu tugas dan fungsi Kanwil DJPb
adalah sebagai operasional treasury, yaitu melaksanakan tugas-tugas Kanwil DJPb di bidang
layanan operasional perbendaharaan dan standardisasi internal dan pengguna layanan. Shadow
organization memetakan tugas dan fungsi unit vertikal yang bersifat supporting, layanan operasional
dan advisory sehingga penguatan dari sisi proses bisnis dan SDM diharapkan akan menjadi lebih
fokus dan terarah.

Dalam pelaksanaannya, operasional treasury pada Kanwil DJPb dikelompokkan menjadi dua
komponen utama dan diukur kinerjanya, yaitu :

a. Layanan Operasional Perbendaharaan, yaitu:
- Revisi dokumen pelaksanaan anggaran
- Penetapan MP PNBP Tidak Terpusat
b. Laporan Operasional Perbendaharaan, yaitu:
- Reviu Pelaksanaan Anggaran
- Spending Review

Aspek laporan/kajian operasional treasury menggunakan pendekatan historical basis, yaitu:

a. Semester I menggunakan hasil penilaian RPA SMT II 2022
b. Semester II menggunakan hasil penilaian RPA SMT I 2023 dan SR TA 2023

Periode pelaporan pada TW I dan TW III hanya menggunakan aspek layanan operasional.

8. Persentase Akurasi Perencanaan Kas

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta
pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui aplikasi
SAKTI menggunakan fitur Scheduled Payment Date.
Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada

dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU. Deviasi yang diperhitungkan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
18 Provinsi Riau