Page 28 - Laporan SFO Triwulan I 2024 Kanwil DJPb Provinsi Riau blm ds

Perencanaan Kinerja TW I 2024

b. Regional Chief Economist (KMK 264/2023)
c. Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu (KMK 396/2022)

Kualitas Implementasi RCE diukur dari komponen/variabel sebagai berikut:
a. Kualitas Laporan RCE
b. Kualitas Kegiatan RCE
c. Kebermanfaatan RCE di Daerah

Pengukuran implementasi RCE dinilai dari kualitas pelaporan, kualitas pelaksanaan kegiatannya
dan kebermanfaatan RCE. Nilai tersebut dikeluarkan oleh Tim Penilai Implementasi RCE di Kantor
Pusat DJPb.

5. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kanwil DJPb

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik
menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan sesuai Peraturan Menteri
PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat/stakeholder sebagai
pengguna layanan dan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pelayanan publik, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

DJPb terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh
seluruh unit kerja di DJPb. Hal itu tercermin dari peningkatan target Indikator Kinerja Utama (IKU)
terkait indeks kualitas layanan pada perjanjian kinerja masing-masing unit kerja setiap tahunnya.
Setelah survei dilaksanakan, unit kerja kemudian membuat Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) dan menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM.

Sementara itu, kepuasan stakeholder juga dinilai atas efektivitas edukasi yang diukur dari
peningkatan pemahaman peserta atas edukasi/materi yang diberikan dalam suatu pelatihan teknis
dan evaluasi atas kepuasan pelaksanaan kegiatan bimtek/sosialisasi tersebut. Ruang lingkup
pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kanwil
DJPb. Total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada semester tersebut dibobot sebagai berikut:
hasil test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

6. Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah berjalan
dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder
dalam pelaksanaan anggaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah yang menjadi kewenangan Ditjen
Perbendaharaan.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN diukur dengan
menggunakan beberapa variabel Nilai Kinerja Penyaluran sebagai berikut :

PASTI BISA
Prima, Antusias, Tanpa Biaya, Inovatif, Bijak, Santun 17