Page 31 - Laporan SFO Triwulan I 2024 Kanwil DJPb Provinsi Riau blm ds
P. 31
LAPORAN LLPKPK Berbasis SFO Bab II
10. Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program
Kantor Wilayah DJPb selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah perlu melakukan
tindakan terhadap permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah agar kewajiban Pemerintah
Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Hukum Lainnya kepada Pemerintah dapat dipenuhi.
Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb dimaksudkan untuk menjamin peningkatan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pinjaman dan kredit program, peningkatan koordinasi dan
kecepatan penyampaian data kewajiban kepada debitur, dan tercapainya pemberian pinjaman dan
subsidi secara tepat sasaran. Untuk mengukur efektivitas tindakan yang dilakukan oleh Kantor
Wilayah tersebut, diperlukan pengukuran kinerja yang dapat mencerminkan kualitas pelaksanaan
pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program. Kualitas pelaksanaan pembinaan diukur
dari dua aspek, yaitu kualitas pembinaan itu sendiri serta ketepatan waktu penyusunan laporan.
Kualitas pembinaan dimaksudkan untuk mengetahui kesinambungan antara perencanaan
pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan pelaksanaan pembinaan dan
monitoring yang berupa :
a. Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan
Pinjaman
b. Rekonsiliasi outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu
c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program
Ketepatan waktu laporan dimaksudkan sebagai salah satu alat early warning system (EWS) yang
digunakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi dalam menghadapi permasalahan pinjaman
dan kredit program di daerah. Penilaian IKU bersifat historical report, yaitu untuk Nilai IKU Semester
I Tahun 2024 merupakan hasil penilaian laporan Monitoring Evaluasi Penerusan Pinjaman dan Kredit
Program Lainnya Semester II Tahun 2023, dan Nilai IKU Semester II Tahun 2024 merupakan hasil
penilaian laporan Monitoring Evaluasi Penerusan Pinjaman dan Kredit Program Lainnya Semester I
Tahun 2024.
11. Indeks Kualitas Pembinaan BLU dan Asistensi Pembinaan BLUD
Dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 48/PB/2016 tentang perubahan Perdirjen
Perbendaharaan Nomor 7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU,
Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkoordinasi dengan Dit. PPK BLU bertugas melakukan pembinaan
terhadap BLU dalam bentuk pengembangan kapasitas SDM/pegawai (capacity building), konsultasi,
monitoring dan evaluasi keuangan BLU serta melakukan asistensi pembinaan terhadap BLUD pada
wilayah kerjanya .
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemampuan dalam menjalankan aktivitas bisnis yang fleksibel,
dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, membuat BLU mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat dengan cepat.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
20 Provinsi Riau
