Page 33 - Laporan SFO Triwulan I 2024 Kanwil DJPb Provinsi Riau blm ds
P. 33

LAPORAN LLPKPK Berbasis SFO                                                                Bab II




                 ini juga bersifat direct cascading dari Kepala Kanwil DJPb ke seluruh pejabat administrator di lingkup
                 Kanwil DJPb. Direct cascading  tersebut sebagai wujud Kemenkeu Satu - DJPb Satu - Kanwil DJPb
                 Satu  dengan  tujuan  agar  terjadi  percepatan  penajaman  tugas  DJPb.  Direct  cascading  tersebut
                 merupakan  tanggung  renteng/kolektif  tanpa  pengurangan  nilai  sebagaimana  diatur  pada  KMK-
                 300/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kemenkeu.

            13.  Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi

                    Kualitas pengelolaan kinerja organisasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk mengelola
                 dan  mengoptimalkan  kinerja  secara  efektif  dan  efisien  yang  mencakup  berbagai  faktor  yang
                 berkontribusi terhadap keberhasilan dan keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan.

                    Dalam  rangka  mendorong  komitmen  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  terhadap  pelaksanaan
                 pengelolaan  kinerja  di  masing-masing  unit  lingkup  DJPb,  telah  disampaikan  matriks  langkah-
                 langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja sebagai best practices pengelolaan kinerja yang
                 merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan berbagai action plan yang
                 implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).

                    Kanwil DJPb selaku koordinator wilayah juga perlu memastikan tercapainya pelaksanaan tugas
                 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayahnya yang selaras dengan visi dan misi
                 Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-
                 1/PB/2023 tentang Perubahan atas PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi
                 Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setiap Kantor Wilayah DJPb wajib
                 melakukan pembinaan dan supervisi pada KPPN di lingkup wilayah kerjanya secara periodik 2 (dua)
                 kali dalam setahun. Komponen dalam pelaksanaan pembinaan dan supervisi antara lain:

                   a.  Treasury
                   b.  Pengelola Fiskal, Representasi Kemenkeu di Daerah, dan Special Mission
                   c.  Financial Advisor dan Tata Kelola Internal

            14.  Nilai Implementasi Learning Organization

                    Tingkat  akulturasi  learning  organization  merupakan  nilai  yang  merepresentasikan  level
                 pembudayaan organisasi pembelajar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
                 Learning  organization  (organisasi  pemelajar)    adalah  organisasi  yang  secara  terus  menerus  dan
                 terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi
                 diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai
                 dengan  kebutuhan  yang  dirasakan  bersama  antara    organisasi  dan  individu  di  dalamnya  (KEP-
                 140/PP/2017).

                    Aktivitas implementasi LO diukur melalui 8 (delapan) subkomponen, sebagai berikut:

                   a.  Pendokumentasian  dan  pengorganisasian:  mengukur  partisipasi  unit  kerja  dalam
                      pendokumentasian  pengetahuan  terkait  pengelolaan  keuangan  negara  yang  diwujudkan
                      dalam  penyusunan  aset  intelektual  dan  publikasinya  dalam  Pusat  Pengetahuan  pada
                      Kemenkeu Learning Center 2.


                                                                 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
            22                                                                                    Provinsi Riau
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38