Page 32 - Laporan SFO Triwulan I 2024 Kanwil DJPb Provinsi Riau blm ds
P. 32
Perencanaan Kinerja TW I 2024
Sedangkan Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan
oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja
perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan
Daerah pada umumnya.
Pembinaan berkualitas ditandai dengan komunikasi yang baik antara Kanwil DJPB dengan BLU
(dalam hal pembinaan BLU), dan komunikasi yang baik antara Kanwil dengan Pemerintah Daerah dan
BLUD (dalam hal asistensi pembinaan BLUD) sehingga diharapkan dapat terjadi pertukaran
informasi guna dituangkan pada laporan yang akan disajikan. Ruang lingkup Pembinaan BLU
meliputi seluruh aspek yang tercantum pada Perdirjen Perbendaharaan nomor 48/PB/2016.,
sedangkan ruang lingkup pembinaan BLUD selain merujuk pada perdirjen tersebut juga merujuk
pada pedoman asistensi pembinaan BLUD pada juknis pelaksanaan RCE. Detil pelaksanaan kegiatan
dan ruang lingkup lebih detil diatur dalam Juknis/ Kepdirjen Pembinaan BLU dan Asistensi
Pembinaan BLUD.
Nilai Kualitas Pembinaan BLU dan BLUD diperoleh dari Indeks Kualitas Pembinaan BLU dan
Indeks Kualitas Asistensi Pembinaan BLUD. Indeks Kualitas Pembinaan BLU terdiri dari Indeks
ketepatan waktu penyampaian laporan pembinaan BLU dan indeks kualitas laporan pembinaan BLU.
Sedangkan Indeks Kualitas Asistensi Pembinaan BLUD terdiri dari Indeks ketepatan waktu
penyampaian laporan asistensi pembinaan BLUD dan indeks kualitas laporan asistensi pembinaan
BLUD. Petunjuk teknis pelaksanaan dan penilaian pembinaan BLU, persiapan satuan kerja BLU, dan
asistensi pembinaan BLUD sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat PPKBLU.
12. Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Treasury, Regional Economist, dan Financial
Advisory
Instansi vertikal DJPb mengalami pengembangan tugas dan fungsi, terutama sebagai Treasurer,
Regional Economist dan Financial Advisory sehingga dapat terlibat lebih dalam pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan di daerah. Struktur shadow organization telah diimplementasikan sejak
tahun 2023 sebagai sebuah kebijakan untuk merespons semakin meningkatnya peran DJPb di
Daerah. Selanjutnya pada tahun 2024, selain melakukan langkah-langkah penajaman kualitas peran
DJPb di Daerah melalui fungsi Treasurer, Regional Economist, dan Financial Advisor, perlu dilakukan
evaluasi implementasi dan kebermanfaatannya di daerah baik di internal instansi vertikal DJPb
maupun kepada stakeholder instansi vertikal DJPb.
Hal tersebut diukur melalui:
a. Tingkat implementasi SO dalam mendukung TREFA; dan
b. Tingkat kebermanfaatan TREFA pada stakeholders.
IKU ini bertujuan untuk mengukur dampak penajaman tugas agar organisasi DJPb makin baik
dalam menghadapi serta mengantisipasi perkembangan perekonomian regional, nasional, dan
global. IKU ini bersifat direct cascading dari Dirjen Perbendaharaan ke Sekretaris DJPb dan indirect
cascading dari Dirjen Perbendaharaan ke seluruh Kepala Kanwil DJPb dan seluruh Kepala KPPN. IKU
PASTI BISA
Prima, Antusias, Tanpa Biaya, Inovatif, Bijak, Santun 21
