Page 10 - MATERI AJAR UNTUK BAHAN EBOOK_Neat

7

e. Periode 1998 – sekarang
Pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi memberikan
dampak yang sangat besar terhadap penegakan dan perlindungan HAM
di Indonesia. Pada periode ini, pemerintah melakukan amandemen UUD
RI tahun 1945 untuk menjamin HAM Pemerintah menetapkan Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No 26
Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Selain itu, dibentuk Kantor Menteri
Negara Urusan HAM yang kemudian digabung dengan Departemen
Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan
HAM (sekarang Kementerian Hukum dan HAM).

d. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun
tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang
yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan
tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran
kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara
atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan
yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Pelanggaran HAM sendiri
terdiri dari dua jenis, yakni ringan dan berat.
1 Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan
mengancam nyawa manusia. Jenis-jenis pelanggaran HAM berat meliputi
kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Penanganan kasus kasus
HAM berat di Indonesia di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 26 tahun
2000 tentang pengadilan HAM.
2 Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam
keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera
ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan,
pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya.

Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan
perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu
ada baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri.
Berikut ini beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia:

1 . Kerusuhan Tanjung Priok , Tanggal 12
September 1984, Dalam kasus ini 24
orang tewas, 36 orang luka berat dan 19
orang luka ringan. Keputusan majelis
hakim kasus ini menetapkan 14 terdakwa
seluruhnya dinyatakan bebas.