Page 13 - MATERI AJAR UNTUK BAHAN EBOOK_Neat

10

e. Upaya Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kebebasan fundamental bagi
semua orang tanpa memandang ras dan jenis kelamin. Sebagai negara yang
beradab, Indonesia turut mendukung nilai-nilai HAM yang universal melalui
berbagai upaya penegakan hukum.HAM. Upaya Penegakan HAM adalah
seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat HAM semakin
dihormati dan diakui oleh segenap masyarakat dan pemerintah. Upaya pemajuan
dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan mandat UUD 1945, yang
harus diwujudkan oleh Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di
Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan
langkah-langkah strategis, yakni membentuk produk hukum, pembentukan
lembaga independen yang keberadaannya dilandasi UU atau peraturan serta
Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ikut mengawasi penegakan HAM
itu sendiri.

1 Pembentukan Komisi Hak Asasi
Manusia Komisi Hak Asasi Manusia atau Wewenang Komnas HAM
Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 a. Melakukan Pendidikan dan
melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. Ini penyuluhan tentang HAM.
adalah lembaga independen yang b. Melakukan pemantauan dan
penyelidikan terhadap
bertugas mengadakan pengkajian, pelanggaran HAM.
penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan c. Melakukan Pengkajian dan
mediasi HAM. Setiap warga negara yang penelitian tentang HAM.
merasa hak asasinya dilanggar boleh d. Menyelesaikan masalah secara
melakukan pengaduan kepada Komnas konsultasi maupun negosiasi
HAM. e. Menyampaikan Rekomendasi
atas suatu kasus pelanggaran hak
2 asasi manusia kepada pemerintah

Instrumen Ham :
a. UUD 1945 beserta amandemennya

2. Pembentukan Instrumen b. Tap MPR No. XVII/MPR/1998

HAM Instrumen HAM c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang

merupakan alat untuk Hak Asasi Manusia

menjamin proses d. UU No. 26 Tahun 2020 tentang

perlindungan dan penegakan Penghapusan Diskriminasi Ras dan

HAM. Instrumen HAM Etnis

biasanya berupa peraturan e. UU No. 7 Tahun 2012 tentang

perundang-undangan dan Penanganan Konflik Sosial

lembaga-lembaga penegak f. Piagam PBB 1945

Hak Asasi Manusia seperti g. Deklarasi Universal HAM 1948

Komnas HAM dan h. Kovenan Internasional tentang

Pengadilan HAM. Hak Sipil dan Politik
i. Kovenan Internasional tentang
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.