Page 14 - MATERI AJAR UNTUK BAHAN EBOOK_Neat
P. 14

11






                                                               3    Pembentukan  Pengadilan  HAM
                                                               Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan
                                                               Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000.
                                                               Pengadilan  HAM  adalah  pengadilan
                                                               khusus  terhadap  pelanggaran  HAM
                                                               berat  yang  menjadi  dasar  dalam
                                                               penegakan,  kepastian  hokum,  keadilan
                                                               dan perasaan aman.
                                                               Selain  berwenang  memeriksa  dan
                            memutuskan  perkara  pelanggaran  HAM  berat,  Pengadilan  HAM  juga
                            berwenng memeriksa dan memutus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh
                            warga  negara  Indonesia  yang  terjadi  di  luar  batas  territorial  wilayah
                            Indonesia.

                         4  Selain  peraturan  perundangan  dan  lembaga
                            independen  yang  pembentukannya  melibatkan
                            pemerintah,    ada   pula   lembaga     swadaya
                            masyarakat  yang  lahir  dan  berdirinya  bersifat
                            bottom up. Lembaga tersebut antara lain: Kontras
                            (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
                            Kekerasan), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan
                            Hukum Indonesia), PBHI (Perhimpunan Bantuan
                            Hukum  dan  Hak  Asasi  Indonesia),  dan  Elsam
                            (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), BKBH (Biro Konsultasi Bantuan
                            Hukum) Perguruan Tinggi, dan lain-lain.

                     f.  Aplikasi materi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pembelajaran
                         SD
                          1  Prinsip pembelajaran HAM di SD
                                    Sesuai dengan hakikat anak SD dan pendekatan pembelajaran, maka
                             prinsip  yang  digunakan  dalam  pembelajaran  HAM  dikembangkan  sesuai
                             dengan karakteristik belajar anak.
                             Pertama,   anak  SD  belajar  secara  konkrit  sehingga  pembelajaran  HAM
                                         diupayakan secara konrkit pula. Implikasi dari prinsip ini maka
                                         pembelajaran HAM bagi anak SD menuntut guru untuk selalu
                                         menggunakan  media  dan  sumber  pembelajaran  yang  bersifat
                                         konkrit dan dapat ditangkap secara inderawi. Media dan sumber
                                         pembelajaran yang dimaksud dapat berupa media dan sumber
                                         pembelajaran  yang  dirancang  dan  tidak  dirancang  untuk
                                         pembelajaran.  Media  dan  sumber  yang  direncanakan  adalah
                                         media dan sumber yang memang dengan sengaja dibuat untuk
                                         kepentingan  pembelajaran.  Sedangkan  media  dan  sumber
                                         pembelajaran  yang  tidak  direncanakan  adalah  segala  sumber
                                         yang memang tidak disengaja untuk kepentingan pembelajaran.
                                         Misalnya jalan raya, pasar, stasiun, dan terminal. Media dapat
                                         juga yang bersifat alami dan buatan.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19