Page 9 - MATERI AJAR UNTUK BAHAN EBOOK_Neat

6

2. Periode sesudah kemerdekaan (1945 – sekarang)
a. Periode 1945 – 1950
Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan, masih
menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat
dan berkumpul melalui organisasi politik, dan hak kebebasan untuk
menyampaikan pendapat terutama di parlemen.Legitimasi HAM secara
formal tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 dan Maklumat
Pemerintah 3 November 1945. Legitimasi HAM tersebut memberikan
keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik.

b. Periode 1950 – 1959
Periode ini dikenal sebagai masa pemerintahan parlementer yang
menganut prinsip demokrasi liberal. Sejalan dengan prinsip tersebut,
implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang
bagi perkembangan lembaga demokrasi, seperti :
a) kemunculan partai politik dengan beragam ideologi.
b) adanya kebebasan pers,
c) pemilu dengan sistem multipartai ,
d) kendali parlemen atas pemerintah, dan
e) wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberi
kebebasan.
Pada periode ini, Indonesia ikut serta menandatangani dan mengesahkan
(meratifikasi) dua konvensi HAM Internasional, yaitu Konvensi Geneva
dan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan.

c. Periode 1959 – 1966
Periode ini merupakan awal masa Demokrasi Terpimpin, di mana
kekuasaan terpusat kewenangan mengontrol presiden. Akibat dari model
pemerintahan ini adalah tidak adanya pemikiran HAM. Pemerintah
membatasi hak sipil dan hak politik warga negara, seperti hak untuk
berserikat berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan.

d. Periode 1966 – 1998
Periode ini dikenal dengan masa pemerintahan Orde Baru Pemikiran
HAM pada periode ini dibagi ke dalam tiga kurun waktu.
a) Pada tahun 1967, pemerintah berusaha melindungi kebebasan dasar
manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material yang
diberikan kepada Mahkamah Agung.
b) Pada tahun (1970) – (1980), pemerintah cenderung melakukan
pemasungan HAM dengan sikap defensif yang tercermin dalam
produk hukum yang bersifat restriktif (membatasi) HAM Kebijakan
pemerintah tersebut didasarkan antara lain pada alasan bahwa HAM
adalah produk pemikiran Barat dan dianggap tidak sesuai dengan
nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila.
c) Pada tahun 1990-an, pembentukan lembaga penegakan HAM seperti
Komisi Nasional (Komnas) HAM pada tahun 1993.