Page 107 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan persentase (%) ketepatan
waktu penyampaian data kontrak pada semeseter II tahun 2019, terjadi
perbaikan yang cukup signifikan dari periode pembinaan sebelumnya. Namun

masih terjadi keterlambatan pendaftaran data kontra, hal ini karena berbagai
faktor, antara lain kurangnya pemahaman Satker terkait peraturan dan
ketidakpatuhan satker terhadap peraturan. Bahkan terdapat kemungkinan
satker mengabaikan peraturan meskipun satker tersebut telah memahami
bahwa maksimal data kontrak harus didaftarkan 5 hari kerja setelah

ditandatangani. Hal ini karena tidak adanya sanksi tegas bagi satker yang
tidak melaksanakan ketentuan. Disamping itu adanya mekanisme pemberian
dispensasi oleh kepala KPPN juga menyebabkan permasalahan tersebut

cenderung terjadi berulang. Surat permohonan yang ditandatangani oleh KPA
yang diharapkan bisa menjadi kontrol pada internal satker dinilai kurang
efektif.Terhadap permasalahan tersebut tim pembina merekomendasikan agar
KPPN meningkatkan koordinasi, sosialisasi dan mengingatkan kepada satuan
kerja yang menjadi mitranya agar senantiasa melaksanakan ketentuan yang

berlaku dalam penyampaian data kontrak. Serta KPPN dapat memberikan
sanksi kepada satker yang selalu terlambat mendaftarkan data kontraknya.

b. Penyelesaian Tagihan
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, dinyatakan bahwa
proses penyelesaian tagihan dilakukan paling lambat 17 hari kerja. Namun
demikian masih ditemukan keterlambatan proses penyelesaian tagihan

tersebut. Sesuai hasil monitoring pada aplikasi OMSPAN, selama periode Juli
s.d. Desember 2019 tingkat ketepatan waktu penyelesaian tagihan
mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya, sebagaimana tabel
3.6 sebagai berikut.

73