Page 112 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

II. Permasalahan Pada unsur Pelayanan

Perbendaharaan
a. Penandatanganan Pakta
Integritas

Terdapat beberapa Pakta Integritas Eksternal
yang belum ditandatangani oleh satuan kerja.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan No. PER-20/PB/2016 tentang
Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit

Kepatuhan Internal di lingkungan Ditjen
Perbendaharaan dan Surat Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan No. S-83/PB.1/2018 tanggal 4
Januari 2018 hal Penandatanganan Pakta
Integritas di Lingkungan Ditjen

Perbendaharaan.
Pada saat kegiatan pembinaan dan supervisi
semester II tahun 2019 dilaksanakan,

ditemukan satker yang belum menandatangani
pakta integritas sejumlah 23 satker pada KPPN
Jakarta II dan 5 (lima) Satker pada KPPN
Jakarta V. Permasalahan ini terjadi karena
kurangnya komitmen satker dan koordinasi

yang kurang intensif dari KPPN terkait.
Tim pembina merekomendasikan agar KPPN
lebih intens lagi dalam berkoordinasi dengan

satker untuk segera menuntaskan
penandatanganan pakta integritas.

b. Laporan Pemantauan Kode Etik

Implementasi atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
525/PB/2016 Tentang Pemantauan terhadap Kode Etik Dan Disiplin Pegawai Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan masih terdapat beberapa
permasalahan. Pada KPPN Jakarta I ditemukan adanya laporan yang tidak diberikan
tanggal penyusunan dan ditandatangani oleh pejabat yang bukan menjadi
kewenangannya. Pada KPPN Jakarta II dan KPPN Jakarta IV ditemukan keterlambatan
penyampaian laporan kepada Kanwil. Disamping itu ditemukan pula laporan pemantauan
yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang memadai, seperti ditemukan
pada KPPN Jakarta VII. Tim pembina merekomendasikan agar setiap pelaksanaan
pemantauan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dilengkapi dengan perangkat dan
dokumen yang diperlukan serta dilaporkan secara tepat waktu.

78