Page 113 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 113
III. Permasalahan Pada Unsur Kinerja dan
Tata Kelola
a. Penatausahaan Aset/ BMN
Penatausahaan aset/ BMN menjadi
permasalahan yang paling banyak ditemukan
pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi DKI
Jakarta, diantaranya adalah sebagai berikut:
Aset/BMN yang diperoleh sebelum tahun
2019 belum ditetapkan status penggunaan
BMN nya, hal ini ditemukan pada KPPN
Jakarta V.
Daftar Barang Ruangan (DBR) tidak
dilakukan pembaruan atau tidak sesuai
dengan keadaan di ruangan. Hal ini
ditemukan pada KPPN Jakarta II, KPPN
Jakarta V, dan KPPN Khusus Pinjaman dan
Hibah.
Penatausahaan Aset/BMN
Beberapa aset BMN belum memiliki label
registrasi BMN sebagai identitas barang.
Permasalahan ini ditemukan pada KPPN
Jakarta V dan KPPN Khusus Pinjaman dan
Hibah.
Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut tim pembina merekomendasikan
agar KPPN meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam pengelolaan aset. Serta
agar senantiasa mempedomani ketentuan pengeloaan aset/ BMN diantaranya
adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara
Pelaksanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara, PMK 246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, PMK Nomor
181/PMK.06/2016 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan, Kodefikasi Barang
Milik Negara dan ketentuan lainnya.
79
