Page 108 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Keterlambatan dalam penyelesaian tagihan dikarenakan penyelesaian yang lama
pada pejabat perbendaharaan dan tidak adanya sanksi bagi satker yang tidak
melaksanakan ketentuan. Terhadap permasalahan ini tim pembina
merekomendasikan KPPN agar senantiasa berkoordinasi dan mengingatkan satker
untuk segera menyelesaikan tagihan-tagihan yang ada secara tepat waktu guna

semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.
c. Penerbitan SP2D 1 Jam

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7283/PB/2018 tanggal
20 September 2018 tentang penegasan norma waktu penyelesaian SP2D, dinyatakan
bahwa sebagai salah satu layanan unggulan Ditjen Perbendaharaan penerbitan SP2D
dilakukan dalam waktu satu jam sejak ADK SPM masuk ke SPAN dengan prasyarat

kondisi :
Jenis SPM adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS NON Gaji
ADK SPM masuk ke SPAN pukul 08.00 s.d. 12.00

Tidak disaat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, seperti akhir TA, pengajuan
gaji 13, dan pengajuan THR
Tidak termasuk SPM dengan penerima >100 (contoh Bansos dan Banper)
Data Suplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPAN
Tidak dalam keadaan force majeur
Pada kenyataannya target penyelesaian SP2D 1 Jam tersebut belum tercapai. Hal
ini terjadi pada KPPN Jakarta I,III, V dan VII. sedangkan KPPN Jakarta II, IV dan

VI telah tercapai. Hal ini disebabkan karena jumlah SPM setiap hari sangat
banyak, pada user SPAN tidak diketahui urutan SPM berdasarkan waktu upload,

proses PPR pada Seksi Bank yang dilakukan bergantian dengan proses approval
pada Kepala Seksi Pencairan Dana, tugas lain yang harus dikerjakan oleh
pemegang user. Berdasarkan rekapitulasi capaian IKU Kemenkeu-three KPPN
lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta sampai dengan

triwulan IV tahun 2019 tingkat penyelesaian SP2D secara tepat waktu,
mengalamai peningkatan dibanding sebelumnya sebagaimana tabel 3.7 sebagai
berikut :

74