Page 111 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

g. Penatausahaan Retur SP2D

Peraturan

Dirjen

Perbendaharaan

PER-9/PB/2018

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
9/PB/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur SP2D,
proses penatausahaan dan penyelesaian retur SP2D semakin baik. Namun demikian
masih ditemukan permasalahan dalam penatausahaan retur SP2D yaitu terdapat
pengajuan surat ralat yang tidak dibubuhi materai pada lembar SPTJM namun sudah
diterbitkan SPM retur. Permasalahan ini ditemukan pada KPPN Jakarta V.

Ditemukan pula beberapa surat pemberitahuan retur SP2D yang penulisan batas
waktu penyelesaiannya tidak sesuai dengan ketentuan PER-9/PB/2018. Hal ini
ditemukan pada KPPN Jakarta II. Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut
tim pembina merekomendasikan agar petugas KPPN lebih teliti dalam memeriksa

dokumen surat ralat dan dalam proses surat menyurat terkait penatausahaan retur
SP2D agar mengikuti ketentuan yang berlaku serta menginput surat pemberitahuan
retur SP2D ke dalam aplikasi OMSPAN agar tidak terjadi kesalahan dalam
penentuan tanggal jatuh tempo.

h. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Sehubungan dengan upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran

dengan IKPA sebagai ukuran evaluasi, masih terdapat satker-satker yang
memiliki nilai IKPA rendah. Hal ini ditemukan merata pada KPPN Jakarta I s.d
VII. terhadap permasalahan ini, tim pembina merekomendasikan agar KPPN
dapat memetakan satker-satker yang memiliki nilai IKPA rendah dan

memberikan perhatian khusus dengan meningkatkan koordinasi dengan satker
tersebut untuk memperbaiki capaian IKPA.

77