Page 114 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 114
b. Pengelolaan Keuangan
Permasalahan pengelolaan keuangan KPPN selaku satuan kerja juga terjadi di
beberapa KPPN, diantaranya adalah sebagai berikut:
Pada Daftar perhitungan honorarium PPBJ dan PPPBJ belum ditandatangani PPK
serta bukti kuitansi SPM LS no. 0017 belum ditandatangani oleh PPPBJ.
Lampiran-lampiran sebagai bukti pendukung SPM GU yang belum sesuai ketentuan
yang berlaku, hal ini terjadi pada KPPN Jakarta II, KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta IV,
KPPN Jakarta V, KPPN Jakarta VI, KPPN Jakarta VII dan KPPN Khusus Pinjaman
dan Hibah.
c. Pengelolaan Kinerja
Permasalahan yang juga ditemukan pada banyak KPPN selama periode
pembinaan dan supervisi semester II tahun 2019 adalah terkait dengan
pengelolaan kinerja. Masalah tersebut diantaranya adalah:
Teradapat pegawai yang alih tugas belum dibuatkan capaian IKU TW III,
hal ini terjadi pada KPPN Jakarta V dan KPPN Jakarta VII.
Laporan capaian IKU TW.III belum menggunakan format II AA Slide, dan
terdapat data capaian IKU antara kemenkeu three dan four berbeda
seharusnya sama karena secara target dan nama IKU sama. Hal ini terjadi
pada KPPN Jakarta I
Belum terlampir manual IKU pada masing-masing IKU pegawai, terjadi
pada KPPN Jakarta VI.
Terdapat perbedaan data target IKU antara Kontrak Kinerja dengan
Sasaran Kerja Pegawai (SKP), juga perbedaan data jumlah dan uraian IKU
antara Lembar Penetapan Manual IKU dengan Kontrak Kinerja. Hal ini
terjadi pada KPPN Jakarta VI.
80
