Page 110 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 110
f. Penatausahaan LPJ Bendahara
Terkait penyampaian LPJ Bendahara ada beberapa permasalahan yang ditemukan
selama periode pembinaan dan supervisi, diantaranya adalah penyampaian LPJ
Bendahara dari satker yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa
rekening koran maupun bukti konfirmasi setoran seperti yang ditemukan pada KPPN
Jakarta II dan KPPN Jakarta VII. Pada KPPN Jakarta I dan KPPN Jakarta V ditemukan
adanya uang tunai pada bendahara yang melebihi lima puluh juta rupiah namun belum
dilengkapi dengan penjelasan. Tim pembina merekomendasikan agar lebih teliti dalam
memverifikasi dokumen LPJ Bendahara. Disamping itu penyampaian LPJ Bendahara
ke KPPN secara andal dan tepat waktu belum mencapai 100%. Sampai dengan
berakhirnya periode semester II tahun 2019 rata-rata penyampaian LPJ Bendahara
mitra kerja KPPN Jakarta I s.d VII adalah 99,39%, hal ini mengalami peningkatan
dibanding periode sebelumnya. sebagaimana tabel 3.8 berikut.
Tim pembina merekomendasikan agar senantiasa mengingatkan dan
berkoordinasi dengan satker agar menyampaikan LPJ Bendahara secara benar
dan tepat waktu, menerbitkan SP2S bagi satker yang belum menyampaikan LPJ
serta mematuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis
Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
76
