Page 109 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 109
d. Keterlambatan Pengajuan SPM Gaji Induk
Pengajuan SPM Gaji Induk oleh satuan kerja ke
KPPN masih ada yang terlambat, hal ini tidak sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-
190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Masalah ini
ditemukan pada KPPN Jakarta II, KPPN Jakarta V
dan KPPN Jakarta VI. Penyebab satker terlambat
mengajukan SPM Gaji induk adalah karena terjadi
mutasi masuk/keluar pegawai pada satker tersebut
yang berakibat pada perubahan data supplier.
Terhadap permasalahan tersebut tim pembina
merekomendasikan KPPN agar senantiasa
mengingatkan satker untuk menyampaikan SPM Gaji
induk secara tepat waktu dan memberikan surat
peringatan/ teguran kepada satker yang terlambat
menyampaikan SPM Gaji induk dalam rangka
menjamin agar gaji dapat diterima oleh yang berhak
secara tepat waktu.
e. Penatausahaan UP/ TUP Satker
Terkait pengelolaan UP/TUP terdapat dua Terhadap permasalahan tersebut tim
permasalahan pokok. Pertama adalah masih pembina merekomendasikan kepada
terdapat satuan kerja yang terlambat KPPN agar berkoordinasi dengan
mempertanggungjawabkan Tambahan Uang satker terkait dan menerbitkan surat
Persediaan (TUP) maupun melakukan kembali kepada satuan kerja yang
pengisian kembali (revolving) Uang belum melakukan revolving UP serta
Persediaan (UP), hal ini tidak sesuai dengan melakukan pemotongan UP sesuai
ketentuan sebagaimana tercantum Peraturan dengan ketentuan yang berlaku.
Permasalahan kedua terkait
Menteri Keuangan Nomor-190/PMK.05/2012
pengelolaan UP/TUP adalah
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
penerbitan persetujuan pemberian
Rangka Pelaksanaan APBN. Permasalahan
TUP yang melebihi satu hari kerja. Hal
ini ditemukan pada KPPN Jakarta I, KPPN
ini terjadi pada KPPN Jakarta VI.
Jakarta II, dan KPPN Jakarta IV. Untuk
Terhadap permasalahan tersebut tim
KPPN Jakarta I terdapat Satker Sekretariat
pembina merekomendasikan kepada
Negara yang memang khusus, karena
KPPN agar lebih teliti dalam
permintaan UP nya melebihi atau diatas
pengawasan permohonan persetujuan
ketentuan UP karena kebutuhan mendesak
TUP dan penyelesaikannnya sesuai
kegiatan presiden dan wakil presiden. norma waktu.
75
