Page 156 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Oleh karena itu, walaupun kinerja KPPN relatif sudah berjalan
dengan baik, namun Tim Pembina Kanwil Ditjen SINERGI
Perbendaharan Provinsi DKI Jakarta perlu memberikan
rekomendasi untuk beberapa temuan yang terjadi di hampir KANTOR
semua KPPN yang berdampak signifikan terhadap kinerja PUSAT,
KPPN, hal ini agar kinerja KPPN kedepannya menjadi lebih KANWIL,

baik lagi. Rekomendasi ini berdasarkan analisa permasalahan
yang diuraikan pada BAB IV laporan ini. Rekomendasi tersebut KPPN
adalah sebagai berikut:

A Pelaksanaan Tugas BUN

1. Penyampaian Data Kontrak

Kepatuhan penyampaian Data Kontrak dari Satuan Kerja (satker) kepada KPPN
masih sangat rendah. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 antara lain disebutkan bahwa norma waktu penyampaian data
kontrak dari satker ke KPPN maksimal adalah 5 (lima) hari kerja sejak
penandatanganan kontrak. Pada kenyataannya terdapat beberapa Satker yang
menyampaikan data kontraknya ke KPPN melebihi dari 5 (lima) hari kerja.
Indikator ini dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu terhadap

seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN. Hal ini terus berulang karena
belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai “Sanksi” yang tegas apabila
Satker terlambat mengajukan data kontrak ke KPPN.

a. Rekomendasi untuk KPPN adalah sebagai berikut :
1. KPPN agar secara intens mengingatkan dan mendorong satker untuk
menyampaikan data kontrak secara tepat waktu. Sarana untuk mengingatkan
dan mendorong satker, dapat melalaui surat formil, papan pengumuman,

media sosial seperti Whatsapp Group (WAG), facebook, website KPPN, dan
media lainnya;
2. Setiap terdapat kesempatan bertatap muka secara langsung dengan satker

seperti sosialisasi ketentuan baru, sebagai narasumber pada kegiatan satker
dan moment lainnya, agar disampaikan pentingnya IKPA bagi satker;
3. Dibangun kesadaran kegunaaan dari pendaftaran kontrak yaitu untuk dana
dana pencandangan bagi KPPN untuk kontrak dimaksud. Setelah dana
dicadangkan maka dana tersebut tidak boleh digunankan untuk kegiatan yang

lainnya.

b. Rekomendasi untuk Kanwil adalah sebagai berikut:

1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta agar selalu memonitoring
pendaftaran kontrak oleh Satker pada setiap KPPN melalui OM SPAN;
2.Mengingatkan KPPN agar segera menindaklanjuti monitoring Kanwil DJPb

terhadap Satker yang sering terlambat melakukan pendaftaran kontrak.

119