Page 158 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

3. Norma Waktu Penyelesaian SP2D

Penerbitan SP2D merupakan salah satu target dengan melaksanakan stretegi
produk layanan unggulan DJPb sebagaimana menyelesaikan SPM yang masuk pada
ditetapkan dalam Keputusan Menteri hari berkenaan sampai tuntas.
Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tentang Sehingga tidak terdapat SPM yang

SOP Layanan Unggulan Kementerian meluncur pada hari berikutnya.
Keuangan. Hal ini ditegaskan lagi dengan Konsekuensinya adalah menambah jam
Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S- kerja (lembur) minimal sampai pikul

7283/PB/2018 tanggal 20 September 2018 20.00 WIB. Hasil monitoring data dari
tentang Penegasan Norma Waktu OMSPAN, bahwa KPPN lingkup DKI
Penyelesaian SP2D. Norma waktu Jakarta memiliki load pengajuan SPM
penyelesaian SP2D adalah 1 (satu) jam sejak dalam jumlah yang banyak. KPPN
ADK SPM masuk ke SPAN sampai dengan wilayah DKI Jakarta setiap harinya

approval Kepala Seksi Bank. Berdasarkan data menerima pengajuan SPM berkisar
dari OMSPAN bahwa rata-rata penyelesaian antara 600 SPM s.d. 1.400 SPM.
SP2D pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Kesanggupan menyelesaikan SPM

Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta berkisar menjadi SP2D hanya sekitar 700 SPM
antara 94% s.d. 99,50%. Pada Indikator perharinya jika dilaksanakan pada jam
Kinerja Utama (IKU) Kepala KPPN (Kemenkeu kerja normal ( pukul 08.00 s.d. 17.00).
Three) dan IKU Kepala Kanwil (Kemenkeu Sehingga apabila terdapat 1000 atau
Two) target sudah ditetapkan bahwa lebih SPM yang masuk pada hari itu

Persentase penyelesaian SP2D sebesar terdapat kurang lebih sekitar 300 SPM
99,4%. KPPN yang dapat mencapai target yang meluncur pada hari berikutnya.
hanya KPPN Jakarta VI, sedangkan KPPN Rekomendasi yang dapat diberikan

yang lainnya belum bisa mencapai target dalam penyelesaian SP2D 1 (satu) jam
dimaksud. KPPN Jakarta VI dapat mencapai pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Jakarta adalah:
a. Rekomendasi untuk Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Simplifikasi proses bisnis penyelesaian SP2D dilakukan pada pengujian SPM yang
berulang (duplikasi). Pengajuan formal dan subtantif dilakukan mulai dari petugas
konversi front office (FO), petugas validator, petugas reviewer sampai dengan Kepala

Seksi Pencairan Dana. Jadi diperlukan hal-hal berikut:
Sebaiknya ada pengaturan kewenangan yang jelas dalam pengujian SPM oleh para
petugas tersebut untuk menghindari duplikasi.
Perlunya penyempurnaan aplikasi SPAN, misal adanya fitur pengingat (alert)
terhadap SPM yang mendekati waktu penyelesaian 1 (satu) jam.

Pengujian SPM yang sifatnya clerical dapat difasilitasi oleh Aplikasi SPAN, misal
pengujian pagu kontraktual.
Perlunya penyempurnaan atau peninjauan ulang piloting implementasi e-SPM pada

KPPN Jakarta II, karena dirasakan piloting implementasi e-SPM menambah
panjang rangkaian proses bisnis penyelesaian SPM menjadi SP2D.

121