Page 159 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

b. Rekomendasi untuk Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta

1. Memantau penyelesaian SPM menjadi SP2D melalui OMSPAN dan
memberitahukan kepada KPPN agar SPM yang terlambat menjadi SP2D
pada hari-hari berikutnya tidak terulang kembali karena akan mengakibatkan

bertambahnya agregat persentase keterlambatan penyelesaian SP2D setiap
bulannya.
2. Mendorong KPPN membertuk tim task force lintas seksi untuk menyelesaikan
SPM pada hari-hari pengajuan SPM oleh satker yang lebih dari 800 SPM. Tim
task force agar menyelesaikan SPM menjadi SP2D pada setelah jam kerja
(lembur). Kegiatan dilakukan agar SPM pada hari itu selesai dan tidak
meluncur ke hari berikutnya.

3. Melakukan Pembinaan dan asistensi kepada KPPN yang persentase
penyelesaian SP2D tepat waktunya terendah.

c. Rekomendasi untuk KPPN

1. Seksi MSKI KPPN memantau penyelesaian SPM menjadi
SP2D melalui OMSPAN . Hasil pantauan diberitahukan

kepada Seksi PD terhadap SPM yang berpotensi
mengalami keterlambatan untuk dijadikan SP2D
2. Membentuk tim task force lintas seksi yang bertugas untuk
menyelesaikan SPM menjadi SP2D. Tim tersebut khusus
bertugas menyelesaikan SPM pada hari-hari SPM yang

dajukan ke KPPN lebih dari 800 SPM, untuk dikerjakan
setelah jam kerja/ lembur, agar SPM pada hari itu
semuanya selesai menjadi SP2D dan tidak meluncur

keesokan harinya.
3. Mengambil langkah-langkah strategis lainnya seperti pada
jam-jam kritis yaitu pukul 08.00 s.d. 12.00 petugas
validator dan pasangannya petugas reviwer selalau
berara tempat dan fokus meyelesaikan SPM menjadi

SP2D. Apabila terdapat petugas validator maupun reviwer
berhalangan segera digantikan petugas dari seksi diluar
seksi PD. Memilah dan memilih SPM yang segera dapat

diselesaikan misalnya SPM UP atau GUP, SPM-LS
sekaligus sedangkan SPM kekurang gaji dan SPM
pengesahan BLU dapat diselaikan setelah pukul 12.00.
.

122