Page 160 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 160

B       Pelayanan Perbendaharaan




             Pada     unsur     pembinaan        Pelayanan
             Perbendaharaan         periode     pembinaan

             semester  II  tahun  2019  temuan  yang
             paling  menonjol  pada  KPPN  adalah
             sebagai berikut :




            PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
             Penyampaian  Pakta  Integritas  merupakan  amanat  Peraturan  Dirjen  Perbendaharaan
             Nomor  PER-20/PB/  2016  tentang  Tata  Kelola  Pelaksanaan  Tugas    Unit  Kepatuhan
             Internal di Lingkungan DJPb serta ND-No.35/PB.01/2019 tentang penandatangan Pakta

             Integritas lingkup Ditjen Perbendaharaan. Hal ini dilakukan merupakan wujud dukungan
             mitra  kerja  KPPN  dalam  mengiplementasikan  nilai-nilai  Integritas  dan  tata  kelola
             pemerintah yang baik (good governace)



             1) Rekomendasi untuk KPPN :                         2) Rekomendasi untuk Kanwil :
             Rekomendasi  yang  diberikan  untuk  hal            Secara berkala Kanwil DJPb mengingatkan
             tersebut  kepada  KPPN  adalah  membuat             dan  mendorong  KPPN  untuk  segera
             daftar  (list)  satker-satker  yang  belum          menindaklanjuti  satker-  satker  yang  belum

             menyampaikan pakta integritas. Selanjutnya          menyampaikan  Pakta  Integritas  Eksternal
             mengingatkan  dan  menghimbau  satker               untuk  segera  mengirimkannnya  kepada
             dimaksud  untuk  segera  menyampaikannya            KPPN
             pada     kesempatan        pertama.      Segera
             membuatkan  Pakta  Integritas  bagi  pegawai
             internal  KPPN  yang  baru  alih  tugas  di  unit
             KPPN tersebut.

                 Kinerja dan Tata Kelola
               C

                 MANAJEMEN KEUANGAN KPPN SELAKU SATKER

              Untuk unsur Kinerja dan Tata Kelola pada periode  pembinaan semester II Tahun 2019,

              temuan yang terdapat hampir di semua KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.
              DKI Jakarta adalah Pengelolaan Keuangan pada KPPN sebagai Satker, dalam hal KPPN
              sebagai  satker  masih  terdapat  beberapa  hal  yang    harus  dibenahi  untuk  menghindari
              temuan audit dari Itjen Kementerian Keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
              Temuan  dimaksud  tidak  terdapat  unsur  “fraud”  namun  ketidaktaatan  terhadap

              peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  seperti  tarif  pemungutan  pajak  yang
              kurang/tidak  sesuai,  penyelesaian  tagihan  lebih  dari  17  hari  kerja,  dan  kelebihan
              pembayaran  uang  makan/lembur  karena  pegawai  mengikuti  Rapat  diluar  kantor  (RDK)

              pada Unit lain.

                                                                                                                  123
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165