Page 160 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 160
B Pelayanan Perbendaharaan
Pada unsur pembinaan Pelayanan
Perbendaharaan periode pembinaan
semester II tahun 2019 temuan yang
paling menonjol pada KPPN adalah
sebagai berikut :
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
Penyampaian Pakta Integritas merupakan amanat Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor PER-20/PB/ 2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan
Internal di Lingkungan DJPb serta ND-No.35/PB.01/2019 tentang penandatangan Pakta
Integritas lingkup Ditjen Perbendaharaan. Hal ini dilakukan merupakan wujud dukungan
mitra kerja KPPN dalam mengiplementasikan nilai-nilai Integritas dan tata kelola
pemerintah yang baik (good governace)
1) Rekomendasi untuk KPPN : 2) Rekomendasi untuk Kanwil :
Rekomendasi yang diberikan untuk hal Secara berkala Kanwil DJPb mengingatkan
tersebut kepada KPPN adalah membuat dan mendorong KPPN untuk segera
daftar (list) satker-satker yang belum menindaklanjuti satker- satker yang belum
menyampaikan pakta integritas. Selanjutnya menyampaikan Pakta Integritas Eksternal
mengingatkan dan menghimbau satker untuk segera mengirimkannnya kepada
dimaksud untuk segera menyampaikannya KPPN
pada kesempatan pertama. Segera
membuatkan Pakta Integritas bagi pegawai
internal KPPN yang baru alih tugas di unit
KPPN tersebut.
Kinerja dan Tata Kelola
C
MANAJEMEN KEUANGAN KPPN SELAKU SATKER
Untuk unsur Kinerja dan Tata Kelola pada periode pembinaan semester II Tahun 2019,
temuan yang terdapat hampir di semua KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.
DKI Jakarta adalah Pengelolaan Keuangan pada KPPN sebagai Satker, dalam hal KPPN
sebagai satker masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi untuk menghindari
temuan audit dari Itjen Kementerian Keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Temuan dimaksud tidak terdapat unsur “fraud” namun ketidaktaatan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tarif pemungutan pajak yang
kurang/tidak sesuai, penyelesaian tagihan lebih dari 17 hari kerja, dan kelebihan
pembayaran uang makan/lembur karena pegawai mengikuti Rapat diluar kantor (RDK)
pada Unit lain.
123