Page 161 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

1) Rekomendasi untuk KPPN

Rekomendasi yang diberikan adalah agar Kepala KPPN menginstruksikan kepada
Pejabat dan staf Keuangan seperti PPK, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara

pengeluaran, dan staf keuangan lainnya untuk mempelajari, mempedomani,
mendalami, dan mengimplementasikan peraturan keuangan seperti mekanisme
Pembayaran melalaui APBN sebagaimana diatur pada PMK Nomor
190/PMK.05/2012, ketetuan perpajakan, dan tidak kalah pentingnya ketentuan
mengenai mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan

keuangan lainnya. Pengujian tagihan pada satker dilaksanakan secara berlapis dan
menganut prinsip check and balance. Seharusnya, sebagai insan perbendaharaan
yang menangani mekanisme pelaksanaan APBN, temuan tersebut tidak perlu
terjadi apabila Pejabat Keuangan sangat memahami ketentuan keuangan tersebut
diatas.

2) Rekomendasi Untuk Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta

Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara struktur organisasi maupun

tugas fungsinya sebagai Pembina KPPN di wilayah kerjanya, secara
intensif melaksanakan supervisi dan asistensi kepada KPPN selaku

Satker. Kanwil memetakan isu-isu yang sering terjadi pada
pengelolaan Keuangan di KPPN. Hasil yang diharapkan adalah tidak
diperolehnya temuan yang selalu berulang. Hal ini bertujuan agar

KPPN sebagai satker menjadi role model yang baik atau rujukan
pengelolaan keuangan untuk satker-satker mitra kerjanya.

124