Page 157 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

c. Rekomendasi untuk Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan adalah:

1. Perlunya ketentuan yang mengatur tentang "sanksi" yang jelas dan tegas
terhadap Satker yang sering kali terlambat mengajukan data kontrak ke
KPPN;
2. Perlunya jaringan SPAN dan OMSPAN yang stabil dan lancar untuk

mendukung kegiatan dimaksud.

2. Penyelesaian Tagihan melebihi 17 hari kerja

Pada PMK 190 Tahun 2012 antara lain disebutkan bahwa norma waktu

penyelesaian tagihan adalah selama 17 (tujuh belas) hari kerja, yaitu sejak
timbulnya tagihan kepada Negara sampai dengan dibayarkannya kepada yang
berhak menerima pembayaran. Pada Tahun 2019 masih terdapat beberapa satker

pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta mengalami
keterlambatan dalam penyelesaian tagihan kepada pihak yaitu melebihi norma
waktu yang telah ditetapkan. Rekomendasi yang diberikan kepada KPPN untuk
meningkatkan indikator ini sebagai berikut :
a. Rekomendasi yang diberikan kepada KPPN adalah
1. KPPN selalu memonitor OMSPAN pada menu Monev PA untuk

mengetahui dan mengidentifikasi satker yang sering terlambat dalam
penyelesaian tagihan. Setelah dilakukan identifikasi maka KPPN
mengingatkan mendorong satket agar patuh terhadap norma waktu

penyelelesaian tagihan;
2. Memberitahukan kepada atasan langsung atau pimpinan satker
berkenaaan agar mendapat perhatian dan pembinaan dari
pimpinan/atasan langsungnya;

3. Monitoring pada indikator ini agar menjadi perhatian untuk KPPN, karena
apabila sejak dini tidak teridentifikasi maka berakibat akan menjadi
penumpukan pengajuan SPM pada akhir tahun anggaran.

b. Rekomendasi untuk c. Rekomendasi untuk Kantor

Kanwil sebagai berikut : Pusat Ditjen Perbendaharaan

Bidang SKKI agar selalu adalah
memonitor Penyelesaian Tagihan Perlunya dibuatkan
melalaui OMSPAN terhadap peraturan/ketentuan terkait
satker yang sering terlambat SANKSI yang jelas dan tegas
menyelesaikan tagihan kepada terhadap Satker yang terlambat
negara dan segera menyelesaikan tagihan kepada
memberitahukan kepada KPPN negara.
untuk segera ditindaklanjuti.

120