Page 216 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR PERATURAN/ KETENTUAN
No PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI
10. Perbaikan Transaksi Terdapat Nota Perbaikan Transaksi Agar segera Peraturan Direktur Jenderal Seksi Bank Telah dilengkapi
Penerimaan Penerimaan yang belum ditandatangani ditanda tangani Perbendaharaan Nomor
oleh Kepala Kantor, antara lain : PER-16/PB/2014 tentang
Tata Cara Koreksi Data
1. Nomor 139/12/2018 tanggal 21 Januari Transaksi Penerimaan
2019 (koreksi tahun 2019) satker Keuangan pada Sistem
Sekretariat Utama Badan Informasi Perbendaharaan dan
Geospasial (017216); Anggaran Negara.
2. Nomor 139/12/2018 tanggal 29 Maret
2019, satker Itjen BPN Kementerian
Agraria / Tata Ruang (352408).

11. Kelengkapan Berdasarkan monitoring melalui OMSPAN Agar Per-8/PB/2017 tentang Seksi Vera Telah dilaksanakan sesuai
Kodefikasi pada menu Data suspend sampai dengan menghubungi Tata Cara Penyelesaian rekomendasi Tim Pembina
Transaksi tanggal 2 Mei 2019 terdapat 106 transaksi satker untuk Data Suspen Penerimaan.
pada KPPN Jakarta V dengan jumlah Rp segera
780.083.632 yang belum lengkap melakukan
pengisian kodefikasinya. perbaikan.
12. Analisa LPJ bulan LPJ satker 006.01.005079 (Kejaksaan Mengingatkan Peraturan Dirjen Seksi Vera Telah dilaksanakan sesuai
Februari 2019 Negeri Jakarta Selatan) bulan Februari satker untuk Perbendaharaan nomor PER- rekomendasi Tim Pembina
Kas. Uang tunai pada bendahara lebih berpedoman 03/PB/2014 pasal 7 tentang
dari Rp 50.000.000, yaitu sebesar Rp pada peraturan Petunjuk Teknis
122.616.800 tanpa dilengkapi dengan berlaku tentang Penatausahaan, Pembukuan
Penjelasan batas maksimal dan Pertanggungjawaban
uang tunai akhir Bendahara pada Satuan
hari di Kerja Pengelola APBN serta
bendahara. Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara.

B. Pelayanan Perbendaharaan
13. Pakta Integritas Dari jumlah Satker KPPN Jakarta V tahun Agar dapat ditin- 1. Peraturan Dirjen Seksi MSKI 3 (tiga ) Pakta Integritas Telah
Ekternal 2019 sebanyak 261 KPA/satker daklanjuti sesuai Perbenda-haraan Nomor distempel KPPN Jakarta V, dan 2
seluruhnya telah menyampaikan dan ketentuan yang PER-20/PB/2016 tentang (dua) Pakta Integritas dalam proses
menandatangani Pakta Integritas berlaku Tata Kelola Pelaksanaan permintaan stempel dari satker
Eksternal dan telah diproses dan Tugas Unit Kepatuhan
ditandatangani bersama denga pejabat Internal di Lingkungan
bersangkutan yaitu Kepala KPPN Jakarta Direktorat Jen-deral
Perbendaharaan.