Page 212 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR PERATURAN/ KETENTUAN
No PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI
dan diproses oleh KPPN Jakarta V, adalah
sebagai berikut: Validasi PPR dan Penerbitan
SP2D
Januari Februari Maret Batch 1 8-8.20 8.30-9.00
Jumlah 755 4.594 6.171 Batch 2 8.30-8.50 9.00-9.30
SP2D Batch 3 9.00-9.20 9.30-10.00
<1 Jam 557 4.271 4.654 Batch 4 9.30-9.50 10.00-10.30
>1 Jam 198 323 1.517 Batch 5 10.00-10.20 10.30-11.00
% 74% 93% 75% Batch 6 10.30-10.50 11.00-11.30
(<1Jam) Batch 7 11.00-11.20 11.30-12.00
% 26% 7% 25%
(>1Jam) Penyelesaian SP2D 1 jam dapat

dicapai apabila SPM yang
divalidasi oleh validator pada 20
menit pertama setiap jam akan
terbitkan SP2D pada maksimal
menit ke 60. Hal ini dapat
dicaapai apabila tidak ada
kendala pada saat validasi dan
pada saat penarikan data ketika
PPR dan penerbitan SP2D
4. Penyelesaian Berdasarkan monitoring data OMSPAN Agar KPPN terus 1) PMK-190/PMK.05/2012  Seksi KPPN Jakarta V telah terus
Tagihan bulan pada KPPN Jakarta V, terdapat meningkatkan tentang Tata Cara Pencair menerus mendorong satker
penyelesaian tagihan atas beban APBN komunikasi Pembayaran Dalam an Dana agar segera menyampaikan
yang melebihi 17 hari kerja, antara lain intensif dengan Rangka Pelaksanaan  Seksi SPM ke KPPN paling lambat 17
sebagai berikut : satker mitra kerja APBN. MSKI Hari kerja setelah timbulnya
1) Satker 441001, SPM Nomor baik melalui CSO 2) Surat Menteri Keuangan hak tagih, baik melalui surat
00106T/441001/2019 tanggal 16 April atau melalui Nomor S-66/MK.05/2019 maupun melalui pesan-pesan
2019, Pembayaran Belanja Barang sosialisasi terkait tanggal 22 Januari 2019 di grup WA
Sesuai Kontrak Nomor ketentuan norma hal Langkah-Langkah
KU.08.08/KONTRAK/02- waktu Strategis Pelaksanaan
HTL/PAMBM/I/2019 Tanggal 09 penyelesaian Anggaran Kementerian
Januari 2019, BAP Nomor tagihan atas Negara/ Lembaga Tahun
KU.08.11/PAMBM/24-HTL/I/2019 beban APBN Anggaran 2019
Tanggal 14 Januari 2019, BAST Nomor yaitu paling 3) Nota Dinas Direktur
23-BAST/PAMBM/I/2019 Tanggal 12 lambat 17 (tujuh Jenderal Perbendaharaan
Januari 2019 belas) hari kerja. Nomor ND-103/PB/2019
2) Satker 017326, SPM Nomor tanggal 1 Februari 2019
00114T/017326/2019 tanggal 16 April hal Petunjuk Teknis