Page 214 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR PERATURAN/ KETENTUAN
No PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI
penolakan suplier tgl 15 Maret
2019
3. Satker 409272
Telah menyampaikan SPM No
354 tgl 6 Maret 2019 dan ada
penolakan tanggal 11 Maret
2019
,SPM No 409 tanggal 12 Maret
2019 dan ada penolakansuplier
tanggal 12 Maret 2019, SPM
No 433 tanggal 13 Maret 2019
dan ada penolakansuplier
tanggal 15 Maret 2019
6. Penerbitan Surat Terdapat satker yang sejak bulan Januari Agar lebih teliti 1. PMK-190/PMK.05/2012 Seksi Sudah dikeluarkan dari daftar satker
Teguran 2019 tidak ada realisasi, namun diberikan dalam tentang Tata Cara Pencairan yang wajib menyampaikan gaji
Keterlambatan Gaji teguran terkait penyampaian SPM Gaji menerbitkan Pembayaran Dalam Dana induk, karena sudah tidak
Induk Induk yaitu satker 418404 (Balai surat teguran Rangka Pelaksanaan mengajukan gaji induk lagi sejak
Pemetaan dan Informasi Infrastruktur) kepada satker APBN Januari 2019
2. S-1174/PB.3/2016
tanggal 11 Februari 2016
7. Pengawasan Dari hasil monitoring pada aplikasi Agar diteliti a. Peraturan Menteri Seksi MSKI Telah diterbitkan surat surat
Pertanggungjawaban Omspan terhadap Pengawasan kebenarannya Keuangan Nomor pemberitahuan penggantian uang
Uang Persediaan pengajuan penggantian Uang Persediaan dan 178/PMK.05/2018 tanggal persediaan kepada Satker
(UP) pada KPPN Jakarta V sampai dengan ditindaklanjuti 26 Desember 2018 Direktorat Penyelenggaraan
April 2019, diperoleh data sebanyak sebagaimana tentang Perubahan Konstruksi (613612) tanggal 29 April
sebanyak 17 Satker yang terlambat mestinya. atas Peraturan Menteri 2019 Nomor S-805/WPB.12/
mengajukan penggantian UP-nya yang Keuangan Nomor KP.05/2019
telah jatuh tempo untuk diterbitkan surat 190/PMK.05/
pemberitahuan dari KPPN Jakarta V. 2012 tentang Tata Cara
Berdasar hasil penelitian penerbitkan Pembayaran dalam
surat pemberitahuan penggatian UP oleh rangka Pelaksanaan
KPPN Jakarta V, masih terdapat 1 satker Anggaran Pendapatan
yang belum diterbitkan surat dan Belanja Negara
pemberitahuan yaitu Direktorat
Penyelenggaraan Konstruksi kode b. Peraturan Menteri
613612 dengan UP sebesar Rp. 500 juta Keuangan Nomor
yang jatuh tempo pada tanggal 28 April 190/PMK.05/
2019. 2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam
rangka Pelaksanaan