Page 210 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI SEMESTER I TAHUN 2019
KPPN JAKARTA V

UNSUR
No PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ KETENTUAN PIC TANGGAPAN
TERKAIT
DAN SUPERVISI
A Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN

1. Pendaftaran Data Dari monitoring data kontrak melalui Agar KPPN terus 1. PMK-190/PMK.05/2012  Seksi Jauh sebelum dikeluarkan Nota
Kontrak aplikasi OMSPAN sampai dengan tanggal meningkatkan tentang Tata Cara Pencairan Dinas Dirjen Perbendaharaan
30 April 2019, dari 5.453 kontrak yang komunikasi Pembayaran Dalam Dana berkaitan dengan keterlambatan
didaftarkan sebanyak 3.406 kontrak (62%) intensif dengan Rangka Pelaksanaan  Seksi penyampaian data kontrak oleh
telah didaftarkan tepat waktu, sedangkan satker mitra APBN. MSKI satker, mulai tahun 2016 KPPN
2.047 kontrak (38%) terlambat kerja, dapat 2. Surat Menteri Keuangan Jakarta V telah melakukan
didaftarkan, diantaranya adalah: melalui CSO Nomor S-66/MK.05/2019 terobosan bahwa penyampaian
- Satker 400822 kontrak nomor atau melalui tanggal 22 Januari 2019 kontrak yang terlambat oleh
4/SPK/BPIW-P2/PPK/2019 tanggal 18- sosialisasi terkait hal Langkah-Langkah satker harus melampirkan surat
JAN-2019 baru didaftarkan ke KPPN ketentuan norma Strategis Pelaksanaan pernyataan KPA alasan
tanggal 18-APR-2019 (terlambat 55 waktu Anggaran Kementerian keterlambatan
hari). pendaftaran data Negara/ Lembaga Tahun
- Satker 409257 kontrak nomor kontrak yaitu Anggaran 2019. Hingga saat ini KPPN Jakarta V
AHU.1.PB.02.07-234/2019 tanggal 8 paling lambat 5 3. Nota Dinas Direktur telah melakukan langkah agar
Januari 2019 baru didaftarkan tanggal (lima) hari kerja Jenderal penyampaian data kontrak tidak
23 April 2019 (terlambat 65 hari) setelah kontrak Perbendaharaan Nomor terlambat baik melalui surat,
- Satker 017326 kontrak nomor ditandatangani. ND-103/PB/2019 tanggal melalui media komunikasi WA
55/HK.04.03/B4/2019 tanggal 15 1 Februari 2019 hal persuasi dengan cara memanggil
Januari 2019 baru didaftarkan tanggal Petunjuk Teknis PPK yang bersangkutan untuk
24 April 2019 (terlambat 61 hari) Langkah-Langkah memberikan pemahaman
Strategis Pelaksanaan sebelum memberikan surat
Anggaran Kementerian Dispensasi keterlambatan.
Negara/ Lembaga TA
2019 pada Kanwil DJPb
dan KPPN.
2. Dispensasi Dari sampel penerbitan dispensasi Agar Nota Dinas Direktur Seksi MSKI Akan dilaksanakan sesuai
Keterlambatan pendaftaran data kontrak bulan Maret dilaksanakan Jenderal Perbendaharaan rekomendasi Tim Pembina
Pendaftaran Kontrak 2019 terdapat Permohonan Dispensasi sesuai ketentuan Nomor ND-103/PB/2019
Pengajuan Kontrak yang bukan yaitu surat tanggal 1 Februari 2019 hal
ditandatangani oleh KPA dan sudah permohonan dan Petunjuk Teknis Langkah-
diterbitkan persetujuannya, yaitu: surat pernyataan Langkah Strategis
1) Satker 441001 Surat permohonan ditandatangani Pelaksanaan Anggaran
nomor KU.01.01/PAMBM/182/III/ oleh KPA Kementerian Negara/
tanggal 4 Maret 2019, ditandatangani