Page 206 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR REKOMEN PERATURAN/
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN DASI KETENTUAN TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI
beberapa ketidaksesuaian satu Pakta Integritas n sesuai Perbendaharaan belum mengajukan Pakta
Eksternal Satker K/L dengan satker (466348), belum ketentuan Nomor PER- Integritas
dibubuhi cap dinas kantor bersangkutan, dan Capaian yang 20/PB/2016 tentang  Pertanggal 3 Mei 2019 Pakta
penandatanganan Pakta Integritas Ekternal tahun 2019 berlaku. Tata Kelola Integritas sudah lengkap untuk
pada KPPN Jakarta IV s.d tanggal 9 April 2019 sbb. : Pelaksanaan Tugas selanjutnya diajukan ke Kantor
Jumlah Satker : 264 Satker Unit Kepatuhan Wilayah Ditjen
Belum sesuai ketentuan : 39 pakta (14,8%) Internal di Lingkungan Perbendaharaan Prov. DKI
Telah sesuai ketentuan : 225 pakta (85,2%) Direktorat Jenderal untuk ditandatangani oleh
Perbendaharaan. Kepala Kantor Wilayah
2. Surat Edaran Menkeu
nomor SE-
16/MK.1/2012 tentang
Pelaksanaan
Pembangunan ZI
menuju WBK/WBBM
di lingkungan
Kemenkeu.
3. Surat Sekretaris DJPb
Nomor S-
35/PB.1/2019 hal
Penandatanganan
Pakta Integritas di
lingkungan Ditjen
Perbendaharaan
14. Pemantauan Dari penelitian dokumen hasil pelaksanaan Agar 1. Peraturan Dirjen Seksi  Telah diperbaiki dan terlampir
Kode Etik dan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai dilaksanaka Perbenda-haraan MSKI data dukung
Disiplin Pegwai 1. Surat pengantar laporan nomor SP- n sesuai Nomor PER-  Selanjutnya akan lebih teliti
1577/WPB.12/KP.0403/2019 tanggal 8 April 2019; ketentuan 20/PB/2016 tentang dalam membuat laporan
2. Laporan Hasil Pemantauan nomor Lap-01/MSKI- yang Tata Kelola dimaksud
Pantau/2019 tanggal 2 April 2019 dan lampiran- berlaku. Pelaksanaan Tugas
lampirannya, Unit Kepatuhan
3. Surat Tugas pemantauan nomor ST-43/WPB.12/ Internal di
KP.0403/2019 tanggal 25 Maret 2019 Lingkungan
pada triwulan I 2019 yang pelaksanaan pemantauannya Direktorat Jenderal
mulai tanggal 25 s.d. 29 Maret 2019 selama 5 hari kerja Perbendaharaan.
dengan sasaran pemantauan pada Seksi Vera KPPN 2. Keputusan Direktur
Jakarta IV diperoleh informasi sebagai berikut: Jenderal Perbendah
1. Dari hasil penelitian terhadap formulir perangkat araan Nomor KEP-
pemantauan pegawai (form 1a. dan form 1b) hasil 525/PB/2016 Tentang
pelaksanaan pemantauan diketahui belum Pemantauan Kode
Etik dan Disiplin