Page 307 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 307

Unsur Pembinaan                                                                                         Peraturan/ Ketentuan     PIC Subbag/
          No.                                     Permasalahan                               Rekomendasi
                  dan Supervisi                                                                                                Terkait              Seksi
                                    9.  Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah
                                   10. SNVT Pembangunan Terpadu Pesisir
                                      Ibukota Negara

         22..   Manajemen          Berdasarkan pemeriksaan dokumen              Agar SK Pejabat  Pengelola Resiko       Sesuai   KMK-         Seksi MSKI
                Pengelolaan        pengelolaan resiko yang ada di KPPN Jakarta   diperbaharui sesuai ketentuan yang     577/KMK.01/
                Resiko             V, SK Pejabat Pengelola Resiko masih         berlaku.                                2019 tentang
                                   dicantumkan pejabat yang sudah alih tugas.                                           Manajemen Resiko
                                                                                                                        di Kementerian
                                                                                                                        Keuangan
         23.    Pakta Integritas   Pakta Integritas Eksternal ;                 Agar seluruh satker mitra kerja KPPN    Peraturan Direktur    Seksi MSKI
                                   Sebanyak 270, satker yang telah              Jakarta V menanda tangani Pakta         Jenderal
                                   menandatangani Pakta Integritas sebanyak 265   Integritas                            Perbendaharaan
                                   (98.14%) satker dan yang belum                                                       nomor Per-
                                   menandatangani sebanyak 5 (1.86%) satker                                             20/PB/2016 tentang
                                                                                                                        Tata Kelola
                                                                                                                        Pelaksanaan Tugas
                                                                                                                        Unit Kepatuhan di
                                                                                                                        Lingkungan
                                                                                                                        Direktorat Jenderal
                                                                                                                        Perbendaharaan



         24.    Pakta Integritas   Pakta Integritas Internal ;                  Agar dibuatkan pakta integritas terbaru   Peraturan Direktur   Seksi MSKI
                                   Terkait dengan alih tugas  pejabat/pegawai di   untuk  pejabat/ pegawai yang         Jenderal
                                   KPPN Jakarta V,     pakta integitas yang ada   bersangkutan.                         Perbendaharaan
                                   masih ditanda tangani pejabat/ pegawai lama,                                         nomor Per-
                                   sedangkan untuk pejabat/pegawai yang baru                                            20/PB/2016 tentang
                                   belum dibuatkan.                                                                     Tata Kelola
                                                                                                                        Pelaksanaan Tugas
                                                                                                                        Unit Kepatuhan di
                                                                                                                        Lingkungan
                                                                                                                        Direktorat Jenderal
                                                                                                                        Perbendaharaan
   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312