Page 305 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 305

Unsur Pembinaan                                                                                         Peraturan/ Ketentuan     PIC Subbag/
          No.                                     Permasalahan                               Rekomendasi
                  dan Supervisi                                                                                                Terkait              Seksi
         B.     Kinerja dan Tata Kelola
          13.   Pengelolaan Aset   Beberapa asset belum memiliki label registrasi   Memberi label registrasi sesuai     Peraturan Menteri     Subbag Umum
                                   BMN yang bertujuan sebagai identitas barang   penggolongan dan kodefikasi BMN yang   Keuangan Nomor
                                   (antara lain : beberapa Kursi Merk Futura).   telah diatur, untuk setiap BMN yang    29/PMK.06/2010
                                                                                terdapat dalam Daftar Barang Milik      tentang
                                                                                Negara Kuasa Pengguna.                  Penggolongan dan
                                                                                                                        Kodefikasi Barang
                                                                                                                        Milik Negara
         14.    Pengelolaan Aset   Barang Milik Negara dengan perolehan tahun   Mengajukan usulan PSP untuk BMN yang  PMK                     Subbag Umum
                                   2016 s.d. 2019 belum ditetapkan status       belum ditetapkan statusnya, karena      246/PMK.06/2014
                                   penggunaan BMN.                              sesuai ketentuan, Permohonan            tentang Tata Cara
                                                                                Penetapan Status Penggunaan BMN         Pelaksanaan
                                                                                diajukan secara tertulis oleh Pengguna   Penggunaan Barang
                                                                                Barang  kepada Pengelola Barang  paling   Milik Negara
                                                                                lama 6 bulan sejak BMN diperoleh.




         15.    Daftar Barang         Daftar Barang Ruang selasar di samping   Agar DBR disesuaikan dengan masing-     PMK 46/PMK.06/        Subbag Umum
                Ruangan               mushola dan toilet lt 2 KPPN Jakarta 5    masing barang di setiap ruangan         2014 tentang Tata
                                      belum ada. Terdapat barang Inventaris di                                          Cara Pelaksanaan
                                      ruangan tersebut.                                                                 Penggunaan Barang
                                      Beberapa Daftar Barang ruangan Masih                                             Milik Negara
                                      ditandatangani oleh pejabat yang telah alih
                                      tugas
                                  Jumlah kursi di ruang rapat kepala kantor lebih
                                   sedikit dibandingkan jumlah kursi yang
                                   tercantum dalam DBR

         16.    Pembayaran         Daftar Perhitungan Honorarium PPBJ dan       Agar ditandatangani oleh bendahara      Sesuai PMK-           Subbag Umum
                Honorarium         PPPBJ belum ditandatangani oleh PPK          pengeluaran, dan selanjutnya agar lebih   190/PMK.05/2012
                                                                                teliti.
         17.    Tandatangan        Lampiran (Bukti pengluaran) SPM LS No SPM    Agar dilengkapi dan selanjutnya agar    Sesuai PMK-           Subbag Umum
                Kuitansi           00017 belum ditandatangani PPPBJ             lebih teliti sebelum melakukan          190/PMK.05/2012
                                                                                pembayaran
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310