Page 301 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan Peraturan/ Ketentuan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi
dan Supervisi Terkait Seksi
.2. Penyelesaian Berdasarkan monitoring OMSPAN menu Modul Agar mengadministrasikan dokumen PMK-190/PMK.05 Seksi Bank
SP2D Void Bank masih terdapat 23 SP2D yang berstatus penyebab SP2D menjadi Void dan /2012 tentang Tata
Void, yaitu SP2D Nomor 191391302040106 menyampaikan surat pemberitahuan Cara Pembayaran
sampai dengan nomor 191391302040128 kepada satker nomor SP2D Pengganti. Dalam Rangka
tanggal 22 Juli 2019 Pelaksanaan APBN

3. Penyelesaian Berdasarkan monitoring data OMSPAN, masih Agar KPPN lebih meningkatkan Surat Direktur  Seksi Pencairan
SP2D terdapat penyelesaian SPM menjadi SP2D kecepatan dan ketepatan dalam Jenderal Dana,
dengan durasi lebih dari 1 jam penyelesaian penyelesaian SP2D. Perbendaharaan  Seksi Bank
antara lain: Nomor : S-7283/
 SP2D Nomor 191391301031100 tanggal PB/2018
upload 5 Juli 2019 jam 10:47:32 jam selesai tanggal 20
19:01:24 durasi 08:13:52 September 2018
 SP2D Nomor 191391301031099 tanggal tentang Penegasan
upload 5 Juli 2019 jam 10:47:32 jam selesai Norma Waktu
19:01:24 durasi 08:13:52 Penyelesaian SP2D
 SP2D Nomor 191391301031101 tanggal
upload 5 Juli 2019 jam 10:47:32 jam selesai
19:01:24 durasi 08:13:52

4. Penyelesaian Berdasarkan data tanggapan koreksi Surat Agar lebih teliti dalam memeriksa dan Peraturan Direktur Seksi Pencairan
SPM Koreksi Permohonan SPM Koreksi : memvalidasi SPM Koreksi beserta Jenderal Dana
- Satker Direktorat Jenderal Tata Ruang Kelengkapan Dokumen pendukung nya. Perbendaharaan
(352409) Nomor 103/Ralat/ 5541/VIII /2019 Nomor PER-
tanggal 22 Agustus 2019 16/PB/2014 tentang
- Satker Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Tata Cara Koreksi
(352413) Nomor KU.01.03/70- 600/IX/2019 Data Transaksi
tanggal 16 September 2019 Keuangan pada
Melakukan koreksi Sumber Dana Rupiah Murni Sistem
(A) menjadi Sumber Dana PNBP (D) tetapi tidak Perbendaharaan dan
disertakan lampiran Rincian Maksimum Anggaran Negara
Pencairan (MP), dimana sesuai ketentuan
prosedur pengajuan SPM PNBP harus
mencantumkan Lampiran MP

5. Penyelesaian Berdasarkan surat Tanggapan koreksi KPPN Agar lebih teliti dalam memeriksa dan Peraturan Direktur Seksi Pencairan
SPM Koreksi Jakarta V Nomor S-583/ WPB.12/KP.05 /2019 memvalidasi SPM Koreksi beserta Jenderal Dana
tanggal 24 Juli 2019 atas Surat Permohonan Kelengkapan Dokumen pendukung nya. Perbendaharaan
SPM Koreksi Satker Balai Penelitian dan Nomor PER-
Pengembangan Penerapan Teknologi Sumber 16/PB/2014 tentang