Page 303 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan Peraturan/ Ketentuan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi
dan Supervisi Terkait Seksi
melampirkan Surat Pernyataan SPM Melebihi SPM sesuai norma waktu yang telah Dalam Rangka
Batas Waktu yang ditandatangani oleh KPA ditetapkan. Pelaksanaan APBN
antara lain :
 Kode Satker 238251 SPM No.
02502/238251/IX/2019 Tanggal 18
September 2019
 Kode Satker 238251 SPM
No.02870/238251/IX/2019 Tanggal 18
September 2019
 Kode Satker 352414 SPM No.
02486/SATKER-PPRPT/2019 Tanggal 18
September 2019

8. Penatausaha an Pembuatan format Laporan Pengawasan Retur Agar lebih teliti dalam pembuatan laporan Peraturan Direktur Seksi Bank
Retur SP2D SP2D bulan Juli s.d September 2019 masih Pengawasan Retur SP2D dan Jenderal
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. menyesuaikan dengan ketentuan Perbendaharaan
Judul Laporan Pengawasan Retur yang peraturan yang berlaku. Nomor PER-
disetorkan ke Kas Negara tidak diisi dengan 9/PB/2018 tentang
data SP2D yang disetor ke Kas Negara. Tata Cara
Penyelesaian Retur
Surat Perintah
Pencairan Dana
9. Penerbitan Terdapat SPP Retur Nomor : Agar lebih teliti dan hati-hati dalam Peraturan Direktur Seksi Bank
SPP/SPM Retur a. Invoice 00464A/ memproses penerbitan SPP/SPM Retur. Jenderal
999065/2019 tanggal 07 Agustus 2019, Perbendaharaan
Dokumen Surat Ralat/ Perbaikan Data Nomor PER-
Rekening Penerima Pembayaran Nomor B- 9/PB/2018 tentang
4015/KU.050/A7. 2.3/08/2019 tanggal 06 Tata Cara
Agustus 2019 Satker Biro Humas dan Penyelesaian Retur
Informasi Publik (238050) pada SPP/SPM Surat Perintah
Returnya tanggal surat Satker tersebut Pencairan Dana
diinput tanggal 8 Agustus 2019 sehingga
mendahului SPP/ SPM Returnya
b. Terdapat Surat
Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang
belum dibubuhi materai, antara lain :
- Invoice Nomor
00465A/999065/ 2019 tanggal 08 Agustus
2019, Satker Kejaksaan Agung RI (005016)
tanggal 06 Agustus 2019