Page 37 - Modul Guru Fasilitator
P. 37
c. Mengenal perundungan (modul 3)
d. Kepemimpunan dan Komunikasi efektif (modul 4)
e. Pendidikan anak sekolah dasar (modul 5)
f. Kesepakatan siswa anti perundungan (modul 6)
Seluruh modul ini akan diberikan kepada seluruh siswa yang terpilih menjadi agen perubahan
perilaku dan akan menjadi role model untuk teman-teman sekelasnya bahkan teman-teman di seluruh
sekolah dasarnya masing-masing. Animasi yang digunakan adalah animasi satua bali dengan beberapa
tokoh yang dapat meningkatkan semangat adik-adik dalam menonton animasi dan dapat meningkatkan
pemahaman adik-adik tentang dampak perundungan dan bahaya yang diperoleh dari perundungan.
Bapak/Ibu dapat menonton seluruh animasi satua bali melalui masing-masing modul yang mana
karakter yang digunakan terdiri dari :
a. Koplang : karakter seorang yang suka melakukan perundungan
b. Kobi : karakter seorang korban perundungan
c. Eka : seorang yang tidak memiliki kapasitas dan tidak berani melarang perundungan
d. Alina : Agen perubahan perilaku (yang ingin dibentuk saat ini)
e. Ibu Sekar : wali kelas
Video animasi perundungan yang digunakan dalam pembentukan agen perubahan telah melalui uji
ahli media dan uji ahli dari keperawatan jiwa untuk dapat dipergunakan dalam perpanjang tanganan
informasi pencegahan perundungan. Selain itu agen perubahan perilaku di sekolah akan dinilai
dampaknya sebelum mereka dibentuk dan sesudah dibentuk. Dinilai dengan kuuesioner awal dan
kuesioner akhir untuk menilai seluruh komponen keberhasilan perannya oleh agen perubahan perilaku.
KEGIATAN BELAJAR 2. PENTINGNYA PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa Indonesia tidak memiliki program yang secara
khusus dan berskala nasional seperti yang dilakukan Pemerintah Norwegia, akan tetapi langkah
kebijakan yang ditempuh dengan menerbitkan peraturan perundangundangan mengenai pencegahan
kekerasan dan perundungan, serta perubahan perilaku merupakan salah satu komponennya.
1) Pendekatan Norma Hukum
Upaya encegahan perundungan di institusi pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia
melalui peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun
2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, dan Peraturan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 (Permendikbud 18 Tahun 2016) tentang
33 | M O D U L A G E N P E R U B A H A N P E R I L A K U M E N G G U N A K A N M E D I A
A N I M A S I S A T U A B A L I