Page 16 - 1. Modul Wawasan kebangsaan dan Nilai BN

tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan
pada masa kemerdekaan, dan bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa dan
semangat persatuan masyarakat indonesia. Itulah sebab mengapa akhirnya
Bhinneka Tunggal Ika – Kakawin Sutasoma (Purudasanta) diangkat menjadi
semboyan yang diabadikan lambang NKRI Garuda Pancasila.

Mengutip dari Kakawin Sutasoma (Purudasanta), pengertian Bhinneka Tunggal
Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga anekaragam
agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sementara dalam
lambang NKRI, Garuda Pancasila, pengertiannya diperluas, menjadi tidak
terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan
keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat
(budaya) dan beda kepulauan (antara nusa) dalam kesatuan nusantara raya.

Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan Bhinna-
Ika-Tunggal-Ia berarti berbeda-beda tetapi pada hakekatnya satu. Sebab
meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakekatnya
satu, satu bangsa dan negara Republik Indonesia.

Lambang NKRI Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 1951, pada tanggal 17
Oktober diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 tentang Lambang Negara.
Bahwa usaha bina negara baik pada masa pemerintahan Majapahit maupun
pemerintah NKRI berlandaskan pada pandangan sama yaitu semangat rasa
persatuan, kesatuan dan kebersamaan sebagai modal dasar dalam menegakkan
negara.

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat
dipisahkan dari persitiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena
melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan
negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat
itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna
sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru
sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu PPKI dalam
sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya

15