Page 24 - 1. Modul Wawasan kebangsaan dan Nilai BN

dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan
mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. usaha dan kegiatan,
baik dari dalam negeri maupun luar negeri dapat mengancam seluruh aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan
budaya maupun aspek pertahanan dan keamanan. Dalam berbagai bentuk ancaman,
peran kementerian/lembaga Negara sangat dominan. Sesuai dengan bentuk ancaman
dibutuhkan sinergitas antar kementerian dan lembaga Negara dengan keterpaduan
yang mengutamakan pola kerja lintas sektoral dan menghindarkan ego sektoral,
dimana salah satu kementerian atau lembaga menjadi leading sector, sesuai tugas
pokok dan fungsi masing-masing, dibantu kementerian atau lembaga Negara
lainnya. Sebagai contoh : dalam menghadapi ancaman bencana alam, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (disingkat BNPB), sebagai leading sector sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
dan dalam pelaksanaannya juga dibantu kementerian/lembaga lainnya.

Ancaman juga dapat terjadi dikarenakan adanya konflik kepentingan (conflict of
interest), mulai dari kepentingan personal (individu) hingga kepentingan nasional.
Benturan kepentingan di fora internasional, regional dan nasional kerap kali

bersimbiosis melahirkan berbagai bentuk ancaman. Potensi ancaman kerap tidak
disadari hingga kemudian menjelma menjadi ancaman. Dalam konteks inilah,
kesadaran bela Negara perlu ditumbuhkembangkan agar potensi ancaman tidak
menjelma menjadi ancaman.

D. Kewaspadaan Dini

Dalam konteks kesehatan masyarakat dikenal Sistem Kewaspadaan Dini KLB. Sistem
Kewaspadaan Dini KLB (SKD-KLB) merupakan kewaspadaan terhadap penyakit
berpotensi KLB beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menerapkan
tekonologi surveilans epidemiologi dan dimanfaatkan untuk sikap tanggap
kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan kejadian luar
biasa yang cepat dan tepat. Sementara dalam penyelenggaraan pertahanan Negara,
kemampuan kewaspadaan dini dikembangkan untuk mendukung sinergisme
penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal,
sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam
menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk
mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang
bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa.
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, kewaspadaan dini adalah serangkaian
upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan

23