Page 8 - 1. Modul Wawasan kebangsaan dan Nilai BN

Muhammad Yamin, seorang pemuda berusia 23 tahun yang saat itu menjadi Ketua
Jong Sumatranen Bond, menyampaikan sebuah resolusi setelah mendengarkan
pidato dari beberapa peserta kongres berupa 3 (tiga) klausul yang menjadi dasar dari
Sumpah Pemuda, yaitu :

Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia,

Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.

Kami putra dan putri Indonesia menjunjung Bahasa persatuan, Bahasa Melayu.

Penggunaan Bahasa Melayu yang diusulkan oleh Muhammad Yamin menjadi
kontroversi saat Kongres Pemuda I, barulah setelah diganti menjadi Bahasa Indonesia
pada Kongres Pemuda II, kontroversi tersebut dapat berakhir dan menjadi sebuah
kesepakatan. Muhammad Yamin bukanlah orang pertama yang mengusulkan Bahasa
Melayu sebagai bahasa persatuan, namun memang Muhammad Yamin yang lebih
sering menyampaikan gagasan tersebut. Ki Hadjar Dewantara pernah mengusulkan
Bahasa Melayu sebagai Bahasa persatuan dalam Kongres Pengajaran Kolonial di Den

Haag, Belanda pada tanggal 28 Agustus 1916. Saat Kongres Pemuda II untuk
pertama kalinya, Lagu Kebangsaan Indonesia dikumandangkan. Wage Rudolf
Soepratman, seorang pemuda yang berusia 25 tahun meminta waktu kepada
Soegondo Djojopoespito, pemimpin rapat saat itu, untuk memperdengarkan sebuah
lagu yang berjudul “Indonesia”. Membaca syair Lagu Indonesia, Soegondo
Djojopoespito menjadi khawatir. Polisi Hindia Belanda jelas akan membubarkan
kongres apabila lagu tersebut dikumandangkan lengkap dengan syairnya. Soegondo
Djojopoespito kemudian memutuskan lagu tersebut hanya akan dikumandangkan
secara instrumentalia tanpa syair dan Wage Rudolf Soepratman dapat menerima
untuk kemudian mulai memainkan biolanya mengumandangkan Lagu Indonesia.
Meskipun tanpa syair, lagu tersebut berhasil menggelokan semangat perjuangan para
pemuda peserta kongres. Syair Lagu Indonesia pertama kali dipublikasikan pada
tanggal 10 November 1928 oleh koran Sin Po, koran Tionghoa berbahasa Melayu.

Tanggal 17 Agustus ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1953 tanggal 1 Januari 1953
tentang Hari-Hari Libur. Dengan menyimpang dari Pasal 5 Penetapan Pemerintah
tahun 1946 No. 2/Um, menetapkan “Aturan hari-hari libur. Hari-hari yang disebut di
bawah ini dinyatakan sebagai hari libur, antara lain : Tahun Baru 1 Januari,
Proklamasi Kemerdekaan, Nuzulul-Qur’an, Mi’radj Nabi Muhammad S.A.W., Id’l Fitri
(selama 2 hari), Id’l Adha, 1 Muharram, Maulid Nabi Muhammad S.A.W., Wafat Isa Al

7