Page 147 - USHUL FIKIH_INDONESIA_MAPK_KELAS XII_KSKK

alasan bahwa agama Allah swt itu mudah (dinu al-allahi yusrun) serta firman Allah

swt dalam surat al-Hajj ayat 78:
َ
ۚ
ََجرَحَ ْ نِمَنيِّدلٱَىِفَمُكْيلَعََلعَجَامو
ْ
َ
ٍ َ
َ َ
ِ
Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam satu
agama suatu kesempitan.
Imam al-Qarafi menambahkan bahwa, praktik talfiq ini bisa dilakukan selama
ia tidak menyebabkan batalnya perbuatan tersebut ketika dikonfirmasi terhadap

semua pendapat imam madzhab yang diikutinya.Demikian juga dengan para ulama

kontemporer zaman sekarang, semacam Dr. Wahbah Az-Zuhaili, menurut beliau
talfiq tidak masalah ketika ada hajat dan dlarurat, asal tanpa disertai main-main atau

dengan sengaja mengambil yang mudah dan gampang saja yang sama sekali tidak
mengandung maslahat syar’iyat.

Pendapat yang ini lebih sesuai dengan realitas. Tetapi pendapat ini terlalu

longgar sehingga dikhawatirkan terjadi penyirnpangan-penyimpangan.
Membolehkan berpindah mazhab secara mutlak bisa menimbulkan Tala'ub al-

Mazhab (mempermainkan mazhab). Mempermainkan mazhab inilah yang tidak
diperbolehkan oleh para ulama'. Di samping itu bisa menimbulkan penyimpangan-

penyimpangan demi memenuhi hawa nafsu' Orang awam akan bingung melihat
fenomena seperti itu, hakim akan sulit memutuskan perkara. Oleh karena itu

kebijakan penguasa sangat berperan dalam pembatasan-pembatasan kebolehan

berpindah mazhab' Penguasa berhak menetapkan syarat-syarat demi kemaslahatan
umum dan keadilan sosial.

D. Ketentuan dalam bertalfiq

Pendapat pertama, orang awam harus mengikuti madzhab tertentu, tidak boleh

memilih suatu pendapat yang ringan karena tidak mempunyai kemampuan untuk
memilih. Karena itu mereka belum boleh melakukan talfiq.Pendapat kedua,

membolehkan talfiq dengan syarat tidak akan menimbulkan pendapat yang bertentangan
dengan salah satu madzhab yang ditalfiq-kan tersebut.Pendapat ketiga, membolehkan

talfiq tanpa syarat dengan maksud mencari yang ringan-ringan sesuai dengan kehendak

dirinya.

USHUL FIKIH - KELAS XII 138