Page 13 - BUNGA-23833029-PPA

9

maupun tenaga pendidik laki-laki dan perempuan di mata kami adalah setara

dan memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses pendidikan” tegas
(Direktur Sekolah Dasar, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd pada webunar

Kesetaraan Pendidikan untuk Anak Perempuan, Senin, 3 Mei 2021.)

Sri Wahyuningsih mengatakan, “agar terjadi perluasan akses
pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif sesuai

dengan Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024, maka telah dirancang
strategi dan program yang terarah dan berorientasi pada pendidikan yang

merata.”

“Dengan program ini semua anak Indonesia berhak atas akses
pendidikan. Contoh yang lebih spesifik ditunjukkan dalam kebijakan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), tidak ada ketentuan rasio jumlah
murid laki-laki maupun perempuan yang dibatasi,” jelasnya.

Sabates, et al. (2011: 1) menyatakan bahwa “policies to improve

school progression and reduce the numbers of children dropping out of
school are critical if Universal Primary Education (UPE) is to be

achieved”.
Mudjito AK, (2008: 5) menyatakan bahwa “masih banyaknya

siswa SD mengalami putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor,
antara lain: (1) rendahnya kemampuan ekonomi termasuk eksploitasi

tenaga anak sebagai pekerja anak oleh orang tuanya demi membantu

mencari nafkah keluarga; (2) rendahnya pemahaman tentang pentingnya
pendidikan dan kurangnya dukungan motivasi dari keluarga”.

Mencermati apa yang diungkapkan oleh Mudjito AK memberikan

gambaran bahwa kondisi keluarga sangat mempengaruhi keberlanjutan
sekolah anak, salah satunya adalah kondisi perekonomian keluarga. Hal

senada juga diungkapkan oleh Muhammad Saroni (2011: 148) bahwa,
“tingkat perekonomian keluarga pada kenyataannya merupakan salah satu

aspek penghambat kesempatan proses pendidikan dan pembelajaran.